PEKANBARU - Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Riau soroti pencairan dana Hibah dan Bansos tahun 2014. Terutama adanya lembaga yang kurang efektif, tapi menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Riau, setiap tahunnya. 

"Ada lembaga yang eksistensinya dipertanyakan atau diragukan. Tapi malah mendapat bantuan dan bisa dicairkan tiap tahunnya, ini patut dipertanyakan," kata Markarius Anwar, Anggota Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Riau usai mengikuti rapat paripurna ‎Raperda Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran tahun 2014, Senin (22/06/15). 

Meskipun enggan menjelaskan lembaga yang dimaksud, pihaknya sangat menyayangkan hal ini. Menurutnya, lembaga yang tidak eksis, tidak berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Riau. 

"Ini tidak adil jika dibandingkan dengan lembaga yang eksis tapi tidak mendapat bantuan atau bantuannya tidak dicairkan. Seperti Pondok Pesantren Khairul Ummah di Inhu, mereka sudah dianggarkan, tapi bantuan mereka tidak cair, ada apa ini," ungkapnya.‎ 

Selain itu, Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Riau juga menyoroti, persoalan pengelolaan aset yang tidak maksimal di tahun 2014. Bahkan sebutnya, banyak aset pemerintah Provinsi Riau yang tidak jelas statusnya. 

"Kita dapat info, banyak aset yang tidak ada sertifikatnya, malah ada yang dikuasai secara pribadi. Ada juga aset seperti tanah yang dikelola pihak ketiga, tapi tidak jelas konstribusinya terhadap daerah," terangnya.‎ 

Terakhir, Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Riau juga menyoroti serapan anggaran yang masih minim di 2014. Minimnya serapan ini menurutnya, sangat berkaitan dengan kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada.‎