PEKANBARU - Diakhir masa jabatannya yang tinggal dua hari lagi, melalui rapat paripurnanya, anggota DPRD Riau mensahkan Kabupaten Rokan Darussalam (pecahan Rohul), Kabupaten Gunung Sailan Darussalam (pecahan Kampar), Kota Duri serta Provinsi Riau Pesisir. 

“Alhamdulillah, tadi kita sudah sahkan dua kabupaten baru, satu kota dan satu provinsi baru yakni Provinsi Riau Pesisir,” kata Johar Firdaus, Ketua DPRD Riau usai paripurna kepada wartawan, Rabu malam (03/09/14). 

Meskipun sudah disahkan, namun ada beberapa catatan yang mesti segera dilengkapi oleh masing-masing tim pemekaran wilayah yang baru disahkan tersebut. Menurutnya, catatan tersebut mesti lengkap sebelum DPRD Riau mengirimkan rekomendasi persetujuannya ke Kemendagri dan DPR RI. 

“Catatan itu ya yang berkaitan dengan administrasi, seperti tidak ada rekomendasi DPRD dan kepala daerah yang bersangkutan, kajian wilayah, peta wilayah dan berbagai catatan lainnya. Catatan itu mesti segera dilengkapi sebelum kami kirimkan persetujuan kami ke Kemendagri dan DPR RI,” ungkapnya. 

DPRD Riau sebelum mengirimkan surat rekomendasi pengesahannya ke Kemendagri dan DPR RI, sejumlah kabupaten/kota dan provinsi yang baru disahkan tersebut juga mesti mendapatkan surat rekomendasi persetujuan dari Gubernur Riau, Annas Maamun.‎ 

Sebelumnya, di dalam paripurna, Riky Hariansyah, Anggota Komisi A DPRD Riau saat membacakan hasil rekomendasi Komisi A terkait pemekaran ini mengakui, semua tim pemekaran sudah menyampaikan aspirasi masyarakat tentang pemekaran di daerahnya. 

“Seperti Rokan Darussalam yang sudah melakukan hearing dengan kami, Gunung Sailan Darussalam, Kota Duri dan Riau Pesisir juga sudah menyampaikan aspirasi pemekaran ke kami. Kami sudah terima aspirasi ini dan paripurna dewanlah yang akan memutuskannya,” jelasnya.‎ 

Khusus Provinsi Riau Pesisir,‎ adapun sejumlah kabupaten/kota yang akan masuk dalam Provinsi Riau Pesisir‎ yakni, Kabupaten Rohul, Rohil, Siak, Kepulauan Meranti, Bengkalis dan Kota Dumai. ***(ary)