PEKANBARU - Pihak Kemendagri dianggap sudah “ngawur” dalam mengeluarkan keputusan, terkait larangan anggota dewan melakukan reses di akhir masa jabatannya. 

“Kalau kayak gitu, dah ngawur orang Kemendagri tu, peraturan seperti apa tu, apakah sudah berdasarkan kajian matang,” kata Zukri, Anggota Komisi C DPRD Riau kepada wartawan, Sabtu (07/06/14). 

Meskipun masa jabatan anggota dewan akan berakhir pada bulan September nanti, menurutnya, tidak ada salahnya anggota dewan tetap melaksanakan reses. 

“Reses itu kan bukan untuk kepentingan anggota dewan, tapi kepentingan masyarakat. Kalau pun masa jabatan berakhir, kan ada anggota yang baru akan memperjuangkannya, lagi pun pemerintah harus menampung aspirasi dewan,” ungkapnya. 

Jika Kemendagri tidak membolehkan reses karena tujuan resesnya tidak jelas, maka sebut politisi PDI Perjuangan ini, pihak Kemendagri sudah menganggap reses sebagai kepentingan pribadi anggota dewan. 

“Siapa pun anggota dewannya, pemerintah yang akan mengakomodir hasil resesnya. Tidak ada hubungannya ke situ, lagi pun anggota dewan yang terpilih lagi, kan banyak juga,” tutupnya. 

Seperti yang diberitakan sebelumnya, hasi konsultasi pimpinan DPRD Riau dengan pihak Kemendagri menyimpulkan, kegiatan reses sebelum masa akhir periode tidak diperlukan karena tidak memiliki tujuan yang jelas. 

Rencananya, anggota DPRD Riau akan melaksanakan reses pada bulan Agustus nanti atau satu bulan sebelum masa jabatannya berakhir. ***(ary)