PEKANBARU - Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi Riau tahun anggaran 2014 terbilang tinggi yakni mencapai Rp 3,9 Trilliun. Bahkan angka tersebut naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Melihat hal tersebut, Legislator Riau menilai Pemerintah Provinsi Riau perlu berbenah dan melakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Terutama terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. 

Anggota DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat berpendapat bahwa SKPD merupakan salah satu indikator kinerja Kepala Daerah. "Artinya, jika kinerja SKPD lemah tentu ini akan menyoroti lemahnya kinerja kepada daerah. Tentu ini yang harus dibenahi supaya hal yang serupa tidak terjadi lagi," harap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Untuk itu, menurutnya apa yang sudah terjadi saat ini harus menjadi bahan evaluasi supaya program yang sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bisa dilaksanakan lebih baik lagi. 

"Sehingga serapan anggaran bisa lebih baik lagi. Ini kita minta komitmen kepala daerah dan SKPD atau jajaranya. Kalau Kepala daerah saja yang komitmen tapi SKPDnya tidak tentu tidak bisa juga berjalan dengan baik," lanjutnya.

Lebih jauh mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru ini juga menuturkan secara pribadi dirinya juga menyarankan supaya ada revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) supaya hal yang sudah menjadi visi dan misi tidak membebani kepala daerah saat ini. Mengingat apa yang menjadi visi dan misi saat ini merupakan keinginan yang sudah dibuat oleh Gubernur non aktif Annas Maamun.

"Artinya, ini supaya tidak membebankan kepala daerah saat ini. Apakah nyaman dengan dengan kondisi saat ini. Memang untuk merevisi tidak sembarangan harus tetap mengacu dan sejalan dengan RPJMN. Kalau memang ini perlu revisi tentu memungkinkan tentntu harus juga komunikasi dengan DPRD," lanjutnya.

Namun secara menyeluruh dirinya masih memiliki keyakinan yang kuat bahwa Pemerintah Riau memiliki kemampuan untuk menjalankan APBD dengan serapan yang maksimal. 

"Dengan waktu yang ada saat ini saya yakin optimislah bisa menggesa program yang sudah tertuang dalam APBD. Tentu ini harus kita dorong SKPD supaya semangat bekerja. Pimpinan di SKPD merupakan hasil adri Asessesment yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu," harap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau ini.

Hal senada juga dikatakan Anggota Banggar DPRD Riau yang lain, Aherson.‎ Menurutnya, berbagai persoalan yang melanda Riau tahun 2014 menjadi salah satu penyebab tingginya SiLPA Riau, termasuk mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.

"Sebuah program misalnya sudah tertuang dalam APBD, kepala dinas yang lama ingin menjalankannya, tidak  taunya ada pergantian kepala dinas yang baru, ternyata yang baru tidak mau menjalankan program itu. Ini  menjadi sumber masalah juga," paparnya.