DUMAI - Kalangan anggota DPRD Dumai menyoroti naiknya tarif menginap dan dana hasil penginapan yang dipungut dari Mes Pemerintah Kota Dumai yang berada di Jalan Rambutan, Kota Pekanbaru tersebut.

Darul Qutni, Anggota DPRD Dumai meminta agar Walikota tidak menaikkan harga yang tinggi. Jika kenaikan harga menjadi Rp 100 ribu masih bisa diterima masyarakat. Menurutnya, upaya Walikota menaikkan harga akan berdampak negatif terhadap pemerintah sendiri.

"Kenapa tidak, Rp 150 ribu per malam, dikalikan dengan jumlah kamar 20 unit, sudah menghasilkan Rp 3 juta permalam. Jika dikalikan 30 hari atau sebulan, mes itu akan memberikan income sebesar Rp 90 juta. Inikan berbahaya jika disorot masyarakat," katanya, Rabu (7/5/14).

Dijelaskan politisi dari PKS ini, keberadaan mes Pemko Dumai di Kota Pekanbaru itu sebenarnya untuk memudahkan warga Dumai menginap atau beristirahat di Kota Pekanbaru. Tapi ini tidak, digunakan untuk ladang bisnis oleh pemerintah daerah. 

"Selama ini, harga yang diberikan jika hendak menginap di mes 20 kamar itu, hanya Rp 50 ribu per malam. Sejak 1 Mei 2014 ini, Walikota Dumai Khairul Anwar mengeluarkan kebijakan menaikkan harga menjadi Rp 150 ribu per malam," ucapnya.

Menurutnya, kenaikan itu sudah menjadi komersial. Padahal pendirian mes tersebut untuk aksi sosial. Lebih mahal dari wisma-wisma. Di wisma saja masih ada harga Rp 125 ribu. Menurutnya, kebijakan Walikota Dumai keterlaluan, sampai ke soal mes yang ada di Pekanbaru. 

"Jika memang ada upaya komersialisasi terhadap bangunan yang didirikan dengan APBD Dumai itu, perlu dipertanyakan untuk apa anggaran tersebut. Sedangkan yang mengelola kan sekretariat daerah. Jika untuk komersial, harusnya yang mengelola badan usaha seperti BUMD," katanya.***(din)