PEKANBARU - Gerakan koalisi masyarakat sipil melalui Gerakan Tolak Pemborosan Anggaran (Gertbong) Riau meminta Plt Gubri membatalkan rencana pembelian mobil dinas untuk Ketua DPRD Riau senilai Rp4,9 miliar. 

Hal itu dipandang tak memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kebutuhan. Pengadaan mobdin untuk orang nomor satu di jajaran wakil rakyat tersebut dinilai hanya menghambur-hamburkan uang rakyat dan menyengsarakan rakyat.

"Pemerintah lagi-lagi menunjukkan prilaku boros dalam meggunakan APBD. Tahun ini saja pemerintah kembali membelanjakan Rp4,9 miliar hanya untuk mobdin Ketua DPRD Riau yang notabene wakil rakyat," kata Ketua HMI MPO Pekanbaru, Ginanjar S, Senin (27/10/14).

Menurut Ginanjar, anggaran pembelian mobdin tersebut sama sekai tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta kebutuhan. Seharusnya pemerintah mau pun wakil rakyat mengutamakan kepentingan masyarakat banyak.

Plt Gubri pun disarankan agar mengalihkan untuk kepentingan umum yang lainnya seperti beasiswa, untuk bantuan orang miskin, atau kesehatan sesuai dengan amanat undang-undang sebesar 20 persen.

Tidak hanya itu, pemerintah juga meminta perbandingan ketika alokasi beasiswa yang nilaiya tak seberapa, tapi untuk mobdin yang dipakai untuk satu orang justru "gila-gilaan".

"Karena itu kami meminta kepada Plt Gubri sebaiknya bisa membatalkan rencana pembelian mobdin tersebut. Lebih bagus, dana itu digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan wakil rakyat," kata Ginanjar lagi. ***(mok)