PEKANBARU - Mengedepankan azas demokrasi, Ade Hartati Rahmat, Ketua Fraksi PAN DPRD Riau berharap kepada seluruh masyarakat Riau agar tidak menilai hal negatif tentang Septina Primawati. Tidak semestinya mengkaitkan Septina dengan status suaminya, mantan Gubernur Riau M Rusli Zainal yang merupakan terpidana korupsi. 

Hal ini dinyatakan Ade Hartati Rahmat saat menanggapi, beredarnya surat keputusan (SK) DPP Golkar versi Aburizal Bakrie terkait penunjukan Septina Primawati sebagai ketua DPRD Riau menggantikan Suparman yang maju pada Pilkada Rokan Hulu. 

"Saya melihat, demokrasi itu tidak mendiskriminasi seseorang. Septina itu kan pribadinya, kita tidak boleh mendiskiriminasi seseorang, baik ketika ayah atau keluarganya merupakan terpidana korupsi," kata Ade Hartati Rahmat, kepada sejumlah wartawan, Selasa (10/11/15).

Di dalam berdemokrasi sebutnya, tidak ada yang namanya diskriminasi. Kalau Septina Primawati dilarang untuk menjabat ketua DPRD Riau, maka akan terjadi ketidak adilan bagi diri seorang Septina Primawati. 

Kendati Septina Primawati masih baru di DPRD Riau, anggota Komisi E DPRD Riau ini yakin jika Septina Primawati mampu menjalankan roda DPRD Riau dengan baik. Pengalaman Septina Primawati dalam mendampingi Rusli Zainal saat menjadi gubenur Riau, menjadi poin tersendiri baginya. 

"Memang beliau wajah baru di dewan, pengalaman politik sudah dimulainya waktu jadi calon dalam Pilwako kemarin. Ia sosok yang selalu ingin belajar, kematangan wawasan beliau bagus terhadap politik, terutama kematangan spiritualnya," ujar perempuan berkerudung ini. 

Ia pun berharap jika benar nantinya Septina Primawati memimpin DPRD Riau, bisa membawa perubahan positif bagi kemajuan Provinsi Riau, meskipun DPRD Riau untuk pertama kalinya dipimpin oleh seorang perempuan. 

"Sebagai refresentasi keterwakilan perempuan, kita mendukung penuh beliau. Terlebih lagi, kehadiran perempuan di dunia poliik tidak lagi dilihat hanya memberi warna, tapi sudah memberikan nilai tersendiri bagi Riau," tutupnya.