JAKARTA - Pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat langsung memerintahkan KPU provinsi dan kabupaten/kota segera melaksanakan perintah MK terkait putusan Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) Legislatif 2014.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Ida Budhiati, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (27/6/14). "Kami akan melaksanakan perintah MK. KPU sudah mengirim surat kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan putusan itu. Kami sudah berkoordinasi pada KPU di daerah-daerah," kata Ida.

Saat ditanya, tanggapannya terkait putusan MK atas sengketa Pileg. Anggota DKPP ini mengatakan, pihaknya tidak dalam kapasitas mengomentari putusan MK. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Kami tidak ingin berpolemik karena kami tidak dalam posisi melakukan penilaian terhadap putusan MK. Kewajiban yang harus kami laksanakan adalah perintah menghitung ulang, untuk melakukan perubahan terhadap perolehan suara peserta pemilu legislatif," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, semua gugatan PHPU yang dimohonkan pemohon dari 12 partai politik semuanya ditolak oleh MK. Sehingga KPU provinsi dan kabupaten/kota tak perlu menghitung ulang seperti sejumlah provinsi dan kabupaten/kota lainnya, di mana KPUD diperintahkan menghutung ulang hasil pemilihan legislatif.***(jor)