DUMAI - Ribuan keping Kartu Indonesia Sehat (KIS) diduga palsu lolos ketangan masyarakat dari oknum tim pasangan calon kepala daerah dinilai bukti kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Dumai bersama instansi terkait kurang maksimal dalam suksesi Pilkada Serentak 2015.

Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3NKRI) wilayah kerja Kota Dumai mengaku prihatian dengan adanya kejadian laporan seputar Kartu KIS Palsu yang diterima masyarakat dari oknum tim paslon kepala daerah sehari sebelum pencoblosan dilaksanakan.

"Seharusnya kejadian ini tidak terjadi. Kemana Panwaslu dan pihak terkait penyelenggara pemilu selama ini, kok bisa kartu bodong ini lolos ketangan masyarakat hingga akhirnya menimbulkan kegaduhan hingga berujung pelaporan," ujara GJ Siregar, Anggota LP3NKRI kepada media, Senin (14/12/15).

Dengan kejadian seperti ini, dia meminta kepada Panwaslu dan penyelenggara pemilu lainnya untuk bisa bersikap profesional dalam menuntaskan kasus ini. Jika memang terbukti dilakukan oknum tim paslon, maka harus diberikan sanksi tegas berupa pengguguran terhadap peserta Pilkada Dumai.

"Kita harus berani jujur dalam menuntaskan berbagai persoalan yang sekarang ini sudah mulai gaduh. Jangan sampai pihak penyelenggara pemilu masuk angin dan hanya sebatas memproses kasus ini hingga tidak membuahkan hasil sebagaimana harapan masyarakat yang merasa tertipu," harapnya.

Selain menyangkut gugurnya kandidat kepala daerah melakukan pelanggaran Pilkada Dumai, kata dia, ini sudah menyakut pemalsuan dokumen negara dan sudah jelas tindak pidananya kepada oknum yang melakukan penipuan terhadap Kartu KIS program Pemerintahaan Jokowi-JK.

"Arah pidananya sudah jelas. Ini menyakut pemalsuan dokumen negara dan wajib dituntaskan prosesnya. Jangan kasus ini diam ditempat hingga akhirnya menimbulkan kekecewaan terhadap ribuan masyarakat penerima Kartu KIS palsu dari oknum tidak bertanggungjawab tersebut," jelasnya.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Dumai, Yossi Rinaldi, terus menerima laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh tim paslon kepala daerah karena membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) palsu kepada masyarakat.

"Sampai saat ini kita masih menerima laporan dari masyarakat soal kartu KIS palsu tersebut. Karena, kasus ini diduga melibatkan pasangan calon kepala daerah karena telah memalsukan KIS untuk menarik dukungan dari masyarakat," jelas Yossi Rinaldi, kepada media.

Dikatakanya, seluruh laporan soal kartu KIS palsu yang masuk ke pihaknya akan terus diproses hingga tuntas dengan melibatkan aparat di Gakkumdu. "Kita akan tetap memproses laporan yang disampaikan masyarakat menyoal dugaan pelanggaran pilkada oleh tim dari oknum paslon," ungkapnya.

Ketika disinggung mengenai jumlah masyarakat yang sudah melaporkan masalah dugaan pelanggaran Pilkada ini, kata Yossi, sampai saat ini sudah ada 14 orang yang sudah resmi memberikan laporan. Dipastikan jumlah pelapor akan terus bertambah.

"Secara resmi memberikan laporan ke kantor kita baru 14 orang. Jumlah ini akan terus bertambah, kami barusan menerima laporan akan ada masyarakat yang datang untuk membuat laporan dengan masalah sama seperti ini," jawab Yossi mengakhiri perbincangannya.