DUMAI - Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Dumai, Yossi Rinaldi, terus menerima laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh tim paslon kepala daerah karena membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) palsu kepada masyarakat.

"Sampai saat ini kita masih menerima laporan dari masyarakat soal kartu KIS palsu tersebut. Karena, kasus ini diduga melibatkan pasangan calon kepala daerah karena telah memalsukan KIS untuk menarik dukungan dari masyarakat," jelas Yossi Rinaldi, kepada media, Senin (14/12/15).

Dikatakanya, seluruh laporan soal kartu KIS palsu yang masuk ke pihaknya akan terus diproses hingga tuntas dengan melibatkan aparat di Gakkumdu. "Kita akan tetap memproses laporan yang disampaikan masyarakat menyoal dugaan pelanggaran pilkada oleh tim dari oknum paslon," ungkapnya.

Ketika disinggung mengenai jumlah masyarakat yang sudah melaporkan masalah dugaan pelanggaran Pilkada ini, kata Yossi, sampai saat ini sudah ada 14 orang yang sudah resmi memberikan laporan. Dipastikan jumlah pelapor akan terus bertambah.

"Secara resmi memberikan laporan ke kantor kita baru 14 orang. Jumlah ini akan terus bertambah, kami barusan menerima laporan akan ada masyarakat yang datang untuk membuat laporan dengan masalah sama seperti ini," jawab Yossi mengakhiri perbincangannya.

Sedangkan disisi lain, Wakil Ketua DPRD Dumai, Zainal Abidin, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang merasa tertipu dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) palsu diharapkan untuk segera melapor kepada pihak kepolisian dan Panwaslu Kota Dumai.

"Bagi masyarakat yang menerima Kartu KIS tidak bisa digunakan ketika berobat silahkan lapor kepada polisi dan Panwaslu. Laporkan saja orang yang membagikan kartu tersebut. Sebab, ini sudah merupakan kasus penipuan dan pembodohan," tegasnya Zainal Abidin.

Selain itu, pihaknya meminta kepada aparat hukum bergerak cepat untuk mengusut tuntas beredarnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) bodong yang dibagikan oleh oknum tim pasangan calon kepala daerah kepada masyarakat hingga akhirnya menimbulkan polemik dan kegaduhan.

Pasalnya, Kartu Indonesia Sehat tersebut merupakan program Pemerintahan Jokowi dan bisa dibagikan kepada masyarakat melalui kelurahan, bukan melalui oknum tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan kegaduhan mengingat kartu tersebut tidak bisa digunakan masyarakat untuk berobat.

"Jelas ini sudah menyangkut ranah penipuan dan pembodohan massal kepada masyarakat Kota Dumai. Saya minta kepada aparat hukum segera bertindak cepat mengusut Kartu KIS palsu tersebut. Mengingat sejumlah masyarakat sudah membuat laporan," katanya.

Zainal Abdini, sangat menyayangkan program pemerintah pusat telah dirusak oleh oknum tidak bertanggungjawab di Kota Dumai. Pasalnya, program yang digagas Presiden Jokowi itu sudah disalahgunakan oknum tidak bertanggungjawab di helatan Pilkada Serentak 2015.

"Ini program Pusat lo, ini tidak main-main lagi. Dari mana asal usul kartu ini kok sampai bisa masuk ke wilayah Dumai. Kalau kartu KIS ini memang sudah dibagikan, kenapa yang membagikan tidak pihak kelurahan dan kenapa dibagikan oleh oknum dari tim paslon peserta Pilkada Dumai," jelasnya.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Dumai ini meminta kepada Pemerintah Kota Dumai, untuk memanggil seluruh aparaturnya yang berada di Kecamatan dan Kelurahan, guna menelusuri persoalan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diterima oleh ribuan masyarakat di Kota Dumai.

"Seluruh pejabat Kecamatan dan Kelurahan juga harus memberikan penjelasan soal kartu KIS palsu yang diterima masyarakat tersebut. Kami menduga penyebaran dan pembagian Kartu KIS kepada masyarakat melibatkan oknum kelurahan dan kecamatan," duganya menyikapi polemik Kartu KIS Palsu tersebut.

Tidak hanya itu saja, Zainal Abidin, juga mengaku prihatin dengan ternodainya proses pesta demokrasi rakyat di Kota Dumai, yang dilakukan oleh oknum tim paslon kepala daerah. Padahal, pesta demokrasi rakyat ini sudah menjunjung tinggi sportifitas, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan KPU Dumai.

"Pilkada Dumai sudah ternodai dengan aksi pembagian Kartu KIS bodong ini. Masyarakat sudah menjadi korban penipuan dan pembodohan. Kalau ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat kan masih banyak cara lain yang bisa dilakukan. Jangan gunakan cara penipuan dan pembodohan lah," tegasnya.