PEKANBARU - Ketua DPRD Riau M. Johar Firdaus membantah adanya transaksi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014 terkait pertemuan tertutup yang digelar sebelum pengesahan menjadi APBD.

         

"Pertemuan memang tidak dilakukan di ruangan saya, tapi di ruang Sekretaris Dewan. Itu bukan transaksional tapi membahas masalah dana bansos (bantuan sosial) yang belum cair. Kalau transaksional itu berarti ada jual beli, ini tidak," kata M. Johar Firdaus di Pekanbaru.

         

Lebih lanjut ia jelaskan bahwa pertemuan tersebut adalah rapat koreksi bersama biro keuangan, ketua komisi, ketua Fraksi, dan Bappeda. Dalam pertemuan tersebut diklarifikasi mengenai dana bantuan sosial rumah ibadah yang belum dicairkan oleh Biro Keuangan.

         

Permasalahan Bansos pada saat menjelang pengesahan APBD sangat menjengkelkan anggota DPRD Riau akibat berbelit-belitnya proses di Biro Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan banyaknya kuitansi yang telah ditandatangani tapi dana belum cair.

         

Untuk itulah, menurut M. Johar Firdaus, diadakan pertemuan dengan segenap perangkat pimpinan dewan. Dalam rapat tersebut telah diminta kepada anggota dewan bagi yang konstituennya belum dicairkan dana bansosnya.

         

Akhirnya Jonli dari Biro Keuangan menyampaikan agar konstituen anggota dewan tersebut melengkapi persyaratan yang diperlukan karena menurutnya dana tak cair mungkin akibat tidak lengkapnya lampiran yang diperlukan. Kemudian ada juga yang nomor rekeningnya tidak sesuai dengan yang diberikan.

         

Akan tetapi pada saat paripurna masalah ini kembali mencuat. Contoh protes mengenai dana bansos ini salah satunya diutarakan oleh Zulkarnain Nurdin, anggota DPRD dari Fraksi Gabungan. Ia menyayangkan kinerja Biro Keuangan terkait dengan masalah bantuan sosial rumah ibadah yang belum juga cair untuk Masjid Bustanudin di Desa Sokop, Kabupaten Kepulauan Meranti, daerah pemilihannya.

         

Namun menurut anggota DPRD Riau dari PKS Syafruddin Saan saat menjelang pengesahan APBD, banyak anggota DPRD yang telah dipanggil tapi tidak datang pada pertemuan dengan Biro Keuangan tersebut.***(ant)