PEKANBARU - Ketua Komisi C DPRD Riau yang membidangi masalah Keungan, Aherson sangat tidak sepakat dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menaikkan pajak kendaraan bermotor dalam pengurusan STNK dan BPKB yang diberlakukan mulai 6 Januari 2017 ini yang mencapai 3 kali lipat.

Ini dipandang sangat memberatkan masyarakat, dikhwatirkan target pendapatan di sektor pajak kendaraan 2017 Riau sebesar Rp 5T tidak akan tercapai.

"Kalau bicara masalah patas, memang tidak pantas. Tapi kalau kita bicara masalah aturan, tentu kita harus manut, tidak bisa melawan aturan itu. Tentu Pusat telah memikirkan sebelum membuat aturan itu," katanya menambahkan. 

"Tapi kalau bisa memita tentu tidak ingin dengan melihat perekonomian seperti saat ini yang sulit. Kita khawatir target pajak bermotor tahun 2017 tidak tercapai kembali," katanya.

Ia katakan lagi tahun 2016 saja target Rp4,7 triliun tidak tercapai ditambah 2017 ditargetkan sebesar Rp5 triliun. Politisi Demokrat dari Dapil Kuansing-Inhu ini memprediksi, minat masyarakat dalam membayar pajak dipastikan akan menurun.

Untuk kondisi saat ini kalau masyarakat sudah mau melakukan pembayaran pajak seperti ketentuan lama sudah merupakan sangat baik. Tapi dengan dilakukan kenaikan, dipastikan banyak yang tidak mau bayar.

"Efeknya income yang disdapat negara jadi turun dan perputaran uang semakin berkurang," katanya lagi. Ia sembari megakui sangat sulit dalam memaksakan masyarakat dalam membayarkan kewajibanya.

Ditambahkan juga oleh Aherson, kecuali kalau negara Indonesia sudah memiliki sistim standarisasi pelayanan dan tingkat income per kapita masyarakatnya sudah diatas rata-rata. Baru bisa diterapkan kenaikan pajak kendaraan bermotor ini.

"Mestinya yang mesti dipikirkan oleh Pemerintah saat ini bagaimana bisa menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya,menigkatkan kondusifitas negara dan meningkatkan pemberian pelayanan pada masyarakat secara global atau nasional," sebutnya denan mengatakanhal seperti itu yang perlu dilakukan kajian.