DUMAI - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai, Agus Purwanto, ST menyesalkan proyek pembangunan jalan Jalan Soekarno-Hatta dengan sistem pengecoran rigit yang menggunakan dana APBN tersebut. Pasalnya, pihak pelaksana proyek mengabaikan keselamatan dan rambu-rambu lalu lintas hingga mengakibatkan kemacetan kendaraan cukup panjang rawan lakalantas. 

"Kami sudah berulang kali mengkritik proyek tersebut dan mengingatkan kepada pemborong untuk memperhatikan keselamatan pengguna jalan. Namun mereka tak pernah menanggapi, bahkan penimbunan tanah di pinggir jalan tidak dipadatkan sehingga membuat roda kendaraan terperosok dan menimbulkan kemacetan. Yang lebih parahnya lagi, pembangunan jalan itu juga kerap menimbulkan korban lakalantas," ungkap Agus Purwanto kepada riauheadline.com, Ahad (8/12/13).

Dikatakan politis dari Partai Golongan Karya tersebut, seharusnya perusahaan mendapatkan proyek tersebut melakukan pengaturan lalu lintas dengan cara memasang rambu-rambu jalan dan menempatkan petugas pengaturan sehingga tak terjadi kemacetan. Kondisi saat ini,kata dia, tidak ada petugas dari perusahaan sehingga kerap terjadi kemacetan, apalagi dalam kondisi hujan pada saat ini. Miris pokonya.

"Komisi III sangat menyesalkan tindakan dan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan pengecoran rigit di Jalan Soekarno- Hatta yang dibangun menggunakan APBN tersebut. Karena perusahaan dinilai kurang memperhatikan keselamatan dan memperhatikan rambu-rambu yang dari dulu sudah dikritisi. Kalau semacam ini, tidak tau lagi kami sebagai wakil rakyat yang merespon segala keluhan dari masyarakat," ungkap Agus Purwanto.

Ditambahkan Agus, pemenggalan pekerjaan mengakibatkan kemacetan dan arus lalu lintas semrawut bahu jalan yang tidak dipadatkan dan kendaraan banyak terjebak akibatnya macet dan mengancam keselamatan pengguna kendaraan. Dia juga meminta Dinas Perhubungan Kota Dumai, untuk menegur perusahaan tersebut supaya memasang rambu-rambu dan menempatkan petugas melakukan pengaturan lalu lintas sebagaimana mestinya.

"Saya minta kepada pihak Dinas Perhubungan untuk memanggil pihak pemborong proyek pembangunan jalan ini. Sebab, jangan sampai menimbulkan permasalahan baru dalam pembangunan jalan yang didanai menggunakan uang pemerintah pusat tersebut," demikian penjelasan Ketua Komisi III DPRD Dumai, Agus Purwanto.***(die)