PEKANBARU - Masuknya Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi yang rawan korupsi berdasarkan penetapan KPK, merupakan warning kepada seluruh aparatur pemerintahan Riau dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Ini warning untuk intropeksi diri kepada seluruh aparatur pemerintahan di Riau, baik eksekutif maupun legislatif," kata Ade Hartati Rahmat, anggota Komisi E DPRD Riau kepada sejumlak media, Kamis (14/01/16).

Kendati demikian, politisi PAN ini menegaskan bahwa hal ini jangan sampai membuat semangat aparatur pemerintahan di Riau menjadi menurun dalam memajukan Provinsi Riau lebih baik ke depannya.

"Jangan sampai roda pemerintahan di Riau berjalan tidak sesuai dengan rel nya atau berdasarkan aturannya. Ini warning untuk intropeksi diri bersama, demi perbaikan Riau," ungkapnya.

Agar hal ini tidak terulang lagi, pihaknya dengan pemerintah Provinsi Riau mesti berkomitmen bersama agar menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan tindakan korupsi, terutama dalam hal anggaran yang tercantum dalam APBD Riau.

"Kami mohon seluruh elemen masyarakat agar senantiasa mengawal atau mengawasi kinerja kami, sehingga kami bisa berjalan dalam koridor yang baik, tidak menyimpanglah," harap ketua Fraksi PAN DPRD Riau ini.

Senada dengan itu, Abdul Wahid, anggota Komisi D DPRD Riau mengatakan hal yang sama. Ketua DPW PKB Riau ini sempat mempertanyakan standar kriteria Provinsi Riau masuk dalam provinsi yang rawan korupsi.

"Korupsi itu kan ada yang ditangani kepolisian dan kejaksaan, tapi untuk KPK, standar provinsi yang ditetapkan sebagai provinsi korupsi seperti apa," tutup ketua Fraksi PKB DPRD Riau ini.

Seperti yang diketahui, KPK telah menetapkan enam daerah di Indonesia yang rawan korupsi. Keenamnya provinsi itu yakni, Sumatra Utara, Riau, Banten, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Bahkan dalam waktu dekat, KPK akan memanggil keenam Sekda provinsi itu, termasuk Plt Sekdaprov Riau M Yafiz.

(rdk/rtc)