BENGKALIS - Sejak setahun belakangan hubungan antara DPRD dengan pemkab Bengkalis dinilai kalangan masyarakat semakin tidak kondusif. Salah satu indikatornya adalah pengunduran diri Jamal Abdillah sebagai ketua DPRD meski belum direalisasikan dari sisi legal formal administrasi.

"Saya menilai sejak setahun belakangan hubungan antara lembaga wakil rakyat dengan penyelenggara pemerintahan semakin tidak kondusif bahkan tidak ada harmonisasi hubungan antar lembaga penyelenggara negara lagi. Kedua institusi itu terkesan berjalan sendiri-sendiri, sementara akibat dari tidak harmonisnya hubungan DPRD dengan eksekutif adalah masyarakat sebagai objek dari kebijakan yang dibuat keduanya,"ungkap H.Suhaimi, pemuka masyarakat Bengkalis, Rabu (15/1).

Dijelaskan mantan anggota DPRD Bengkalis selama 30 tahun ini, beberapa kebijakan krusial yang dibuat justru berbuntut masalah. Sebut saja soal dana bantuan sosial (bansos) yang sekarang menuai polemik, batalnya sejumlah rancangan peraturan daerah (ranperda) dibahas oleh DPRD yang diusulkan eksekutif tahun 2013 lalu, masalah penganggaran proyek multiyears (MY) sampai penyertaan modal Rp 300 miliar ke BUMD PT.Bumi Laksamana Jaya (BLJ).

Lebih jauh Suhaimi menegaskan bahwa akibat ketidakharmonisan hubungan antar lembaga itu, program pembangunan yang telah disetujui bersama melalui RPJMD menjadi tidak berjalan.maksimal. kondisi yang tidak kondusif tersebut akan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja kedua lembaga yang sangat berpengaruh itu. Kemudian persoalan politis yang mencuat kepermukaan sejak beberapa waktu belakangan bakal menjadi bola liar yang akan merusak tatanan pemerintahan.

"Perang dingin sebelumnya antara DPRD dengan Pemkab Bengkalis bisa mengarah kepada ditunda-tundanya pengesahan RAPBD tahun 2014. Buktinya sampai sekarang, KUA-PPAS RAPBD 2014 saja belum diteken bupati dan ketua DPRD. Hal ini mengindikasikan semakin tidak harmonisnya hubungan kedua insitusi tersebut, dan kita berharap hubungan tersebut bisa mencair demi kepentingan masyarakat luas,"tambah Suhaimi.

 Sementara itu salah seorang warga Bengkalis Narno SE memberikan pendapat bahwa tahun 2014 adalah puncak memburuknya hubungan DPRD dengan Pemkab Bengkalis. Ia menilai pada tahun 2013 lalu adalah tahun wanprestasi (kegagalan) dewan dan eksekutif, karena pada tahun lalu itu DPRD hanya menghasilkan satu produk perda yaitu PBB Perkotaan dan Pedesaan diluar APBD dan APBD Perubahan.

 "Anehnya sejumlah ranperda yang diusulkan eksekutif seperti perda penyertaan modal ke BOB PT.BSP Siak maupun Ranperda lainnya tidak dibahas oleh DPRD Bengkalis sama sekali. Bahkan APBD Perubahan tahun 2013 yang tak tentu arah itu baru disahkan akhir November diduga tanpa pembahasan kongkrit. Situasi yang tidak kondusif ini akan berdampak panjang pada banyak sektor riil yang merugikan kepentingan masyarakat,"tukas Narno yang juga berprofesi sebagai rekanan.

Terpisah ketua DPRD Jamal Abdillah yang dihubungi soal tidak kondusifnya hubungan DPRD dengan eksekutif, hanya tersenyum. Pria 28 tahun itu tidak mengomentari benar tidaknya penilaian masyarakat tersebut, namun diisyaratkan bahwa salah satu sebab pengunduran dirinya bukan karena ketidakharmonisan hubungan tetapi karena faktor pribadi.

 "Silahkan kawan-kawan wartawan menilai situasi yang berkembang sekarang di Bengkalis, bagaimana dinamika politik yang berkembang serta kinerja kedua lembaga ini. Saya katakan bahwa komunikasi antara dewan dengan eksekutif masih terus berjalan dimana sekarang kawan-kawan di komisi masih melakukan pembahasan bersama untuk RAPBD 2014,"jelas Jamal, yang sedang dalam proses pengunduran dirinya sebagai ketua DPRD.

Ditambah politisi PKS itu, bahwa saat ini pembahasan RAPBD di TAPD Pemkab maupun hearing bersama masih berlangsung. DPRD pasti membahas RAPBD.serta sejumlah usulan Ranperda yang disampaikan eksekutif. Namun soal ranperda yang tidak dibahas adalah keputusan kolektif, karena menyangkut skala prioritas pembangunan serta kebutuhan daerah. (win)