PEKANBARU - Kasak-kusuk perjalanan dinas keluar negeri oleh anggota DPRD Provinsi Riau mulai menyeruak ke publik. Anggota DPRD Riau diisukan akan mendapatkan jatah perjalanan ke luar negeri dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2015.

Perjalanan yang diduga dilaksanakan secara diam-diam kabarnya dilakukan secara bertahap, untuk mengelabui publik agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Bahkan untuk perjalanan tahap pertama sudah berlangsung, namun tidak tahu siapa saja rombongan anggota dewannya.

Beberapa anggota wakil rakyat ketika dikonfirmasi kalangan media seakan kompak mengatakan tidak tahu kalau ada rencana keberangkatan pejalanan ke luar negeri tersebut. Bahkan dari mereka mengatakan kalau kabar tersebut diketahuinya dalam kalangan media soal perjalanan anggota dewan ke luar negeri.

Salah satu wakil rakyat yang berhasil dikonfirmasi, Anggota Komisi D DPRD Riau M. Yusuf, bahkan bertanya kapan jadwal keberangkatan untuk giliran dirinya. Sikap yang sama juga dijawab oleh rekan satu komisi H. Mansur HS dari Fraksi PKS. "Memang ada, kapan jadwal. Saya malah tidak tahu itu," kata Yusuf.

Jawaban tidak tahu juga dikatakan anggota Komisi A DPRD Riau Kordias Pasaribu dan Wakil Ketua Komisi C H. Musyafak Asikin. Mereka juga mempertanyakan kapan jadwal keberangkatan dirinya untuk bisa ikut dalam perjalanan ke luar negeri tersebut. "Saya kapan jadwalnya," tanya Kordias Pasaribu.

Anggota Komisi A lainnya Sugianto mengatakan, dia tak pernah diberitahu rencana keberangkatan. Kalau memang ada anggaran untuk 65 anggota DPRD Riau melakukan perjalanan ke luar negeri, merupakan karya anggota dewan periode sebelumnya. "Saya kan baru tahun ini, APBD 2015 kemarin kan disahkan oleh anggota periode sebelumnya," ulas dia.

Sikap yang tak jauh berbeda juga dikatakan anggota Komisi E DPRD Riau Ade Agus Hartanto, kalau dirinya tak pernah ada laporan terkait perjalanan tersebut. Menjawab isu tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, dikonfirmasi terpisah mengakui memang ada anggaran perjalanan anggota dewan ke luar negeri.

Bahkan dana tersebut disediakan setiap tahun. Namun Ia menyangkal kalau anggaran ini sebagai jatah anggota dewan, melainkan hanya untuk jaga-jaga. "Bukan jatah, tapi anggarannya setiap tahun selalu ada, untuk jaga-jaga suatu saat dibutuhkan atau diperlukan," jelas Noviwaldy, seperti dikutip goriau.com.

Seberapa besar anggaran yang dipersiapkan? Politisi Demokrat ini mengaku lupa. Dana tersebut, kata dia, juga bukan diperuntukan bagi perorangan anggota dewan, melainkan gelondongan. "Tapi biasanya (anggaran) sama setiap tahun. Kami sudah 3 tahun tak ada memakai dana itu," katanya.

Ditanya lebih lanjut maksud dana tersebut dipersiapkan untuk jaga-jaga, Noviwaldy tidak lagi menjelaskan. Namun apapun sikap anggota dewan terkait isu ini, jika benar rencana 'plesiran' dilakukan, para wakil rakyat dari 12 kabupaten dan kota di Riau ini menunjukkan telah berani menentang nurani. 

Karena saat ini masyarakat Riau tengah dihadapkan dengan masalah ekonomi darurat, dengan anjloknya harga jual kelapa sawit dan karet, malah dimanfaatkan untuk kepentingan yang terkesan mubazir dan ujung-ujungnya tidak memberikan efek baik yang bisa diterima akal sehat masyarakat.