SELATPANJANG - Keberadaan Palang Merah Indonesia (PMI) di Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah terbentuk sejak tahun 2011 lalu, sampai saat ini belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Fungsi PMI tersebut salah satunya untuk mengorganisir masyarakat dan pihak-pihak lain untuk bersedia mendonorkan darahnya secara berkala. Sebab banyak warga Meranti yang sudah rutin mendonorkan darahnya, namun karena di Meranti sendiri belum ada instansi yang melakukan transfusi darah itu, maka kegiatan donor menjadi terkendala.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan mendukung keberadaan PMI tersebut agar dapat dimanfaatkan sebagaimana lazimnya.  Baik oleh masyarakat perorangan, maupun para kelompok atau golongan yang peduli dengan keberadaan institusi dimaksud.

Demikian diungkapkan Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Muhammad Adil SH kepada sejumlah awak media, kemarin di Selatpanjang. "Pemerintah hendaklah memfasilitasi serta mendukung sepenuhnya agar PMI yang sudah terbentuk itu bisa menjalankan perannya di tengah-tengah kebutuhan darah bagi masyarakat," katanya.

Dikatakan politisi dari Partai Hanura dan mau maju ke kursi DPRD Provinsi Riau, Meranti sejauh ini belum memiliki bank darah. Sehingga jika pasien membutuhkan darah akan sulit didapatkan.  Akibatnya tak jarang pasien yang harus mendapatkan tindakan operasi terpaksa dirujuk ke rumah sakit lain.

Sementara, jika pasien tidak tahan atau ada kalanya kasus emergency yang terpaksa harus dilakukan operasi sementara jarak tempuh dari Meranti menuju Pekanbaru misalnya, harus butuh waktu 4 hingga 5 jam perjalanan.

Dengan jarak tempuh yang relative lama itu, kadang pasien terpaksa harus menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan. Bahkan tidak jarang pasien pulang dari tengah jalanan  sebab pasien sudah keburu meninggal dunia.

"Untuk itulah salah satu pentingnya peran PMI di satu daerah, selain itu juga adanya peningkatan kapasitas rumah sakit maupun para dokter dan peralatan yang dibutuhkan,” ujarnya politisi muda dan sudah berhasil mengemban amanat rakyatnya tersebut.

Lebih jauh diuraikannya, pemerintah kabupaten harus mendukung sepenuhnya peralatan yang dibutuhkan, sehingga PMI bisa beroperasi sebagaimana diharapkan. Dengan ketersediaan berbagai peralatan itu, baru kemudian unit donor darah dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan fungsi dan perannya. 

"Mulai dari menerima sumbangan darah dari masyarakat atau badan maupun golongan lalu memprosesnya kemudian bisa diberikan kepada rumah sakit atau pasien  yang membutuhkan," pungkas Muhammad Adil kepada media ini.***(fan)