PASIRPANGARAIAN - Meski sebelumnya pihak legislatif dan eksekutif masih menutupi penyebab lambatnya pengesahan APBD 2014, namun pada akhirnya hal itu terkuak. 

Tarik ulur dana aspirasi dewan dan dana hibah yang sudah disalurkan sebelum APBD disahkan adalah penyebabnya.

Ketua DPRD Rohul Hasanuddin Nasution yang awalnya masih menutupi soal lambatnya pengesahan APBD akhirnya buka mulut, Selasa (25/3/14). 

Menurutnya, lambatnya pengesahan APBD, disebabkan dana aspirasi yang merupakan hasil reses mereka belum diakomodir oleh Pemkab Rohul.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan seharusnya dana aspirasi hasil reses dewan ke pedesaan minimal Rp10 miliar per dewan karena banyak keinginan masyarakat di 16 kecamatan yang belum diakomodir pemerintah seperti renovasi gedung sekolah, jalan, dan aspirasi lain.

"Sebenarnya, masih banyak aspirasi masyarakat dari hasil reses kami. Kami meminta karena kalau melalui dinas tidak mungkin itu dianggarkan," kata Hasanuddin.

Diakui politisi Partai Golkar itu lagi, sekitar Rp10 miliar dana hibah sudah disalurkan Pemkab Rohul untuk bantuan masjid, mushala dan anak yatim, padahal DPRD Rohul belum mengesahkan APBD 2014 sampai menjelang akhir Maret ini.

"Menggunakan dana sebelum APBD disahkan itu haram," tegas pria yang akrab disapa Kacan ini.

Hasanuddin berkilah, DPRD punya hak menuntut dana aspirasi, sebab reses dewan sudah diatur dalam UU tentang hak kedudukan protokoler DPRD.

"Fungsi DPRD itu ada tiga yakni legislasi (peraturan), anggaran (budgeting) dan kontrol (controling)," ujarnya.

Disinggung soal target DPRD Rohul yang sebelumnya mengakui APBD Rohul 2014 sudah disahkan pada Jumat (28/3/14) depan, Hasanuddin mengatakan APBD bisa disahkan Kamis lusa (27/3/14) jika Bupati Rohul lebih mengedepankan kerjasama dan tidak mengedepankan politik.

"Kami bisa mensahkan APBD pada tanggal 26 atau tanggal 27 Maret jika anggaran dana hibah yang sudah digunakan dibatalkan dan mari kita dudukan bersama," kata Hasanuddin lagi.***(zal)