PEKANBARU - Rencana pengukuhan pengurus DPD I, DPD II Golkar se-Riau versi Agung Laksono menuai kritikan dari sejumlah pengurus DPD II Golkar versi Aburizal Bakrie. Terutama, DPD II Golkar Kota Pekanbaru dan DPD II Golkar Rokan Hulu. 

Bagi DPD II Golkar Kota Pekanbaru, elit partai mempertanyakan status hukum atas pengukuhan ketua DPD II Kota Pekanbaru versi Agung Laksono yang informasinya akan dijabat Panca, Sekretaris DPD II Golkar Kota Pekanbaru saat ini. 

"Kita pertanyakan dasar hukum pengukuhan itu, kita lihat keabsahannya seperti apa, jangan sampai dikukuhkan tapi tidak memiliki dasar hukum, apalagi polemik Golkar saat ini belum ada finalnya," kata Erizal Muluk, Ketua DPD II Golkar Kota Pekanbaru, Selasa (14/04/15). 

Sebenarnya, ketua Komisi D DPRD Riau ini tidak terlalu mempersoalkan pengukuhan tersebut asalkan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. 

"Bagi saya, tidak ada masalah siapa pun ketua DPD II Kota Pekanbaru, asalkan sesuai dengan aturan. Putusan akhir polemik partai kan belum ada. Kita akan lihat mekanismenya seperti apa pengukuhan itu kalau memang dilaksanakan juga," ungkapnya. 

Sementara itu, Suparman, Ketua DPD II Golkar Rokan Hulu menghimbau kepada seluruh kader Golkar di Riau agar terlebih dahulu menahan diri sampai adanya putusan tetap atas polemik dua kepemimpinan Partai Golkar. 

"Putusan Sela pengadilan itu kan memerintahkan kedua kubu agar tidak melakukan kegiatan partai, melakukan hal-hal yang tidak baik bagi partai. Saya belum dapat info tentang hal ini, termasuk siapa yang akan menjabat ketua DPD II Golkar Rokan Hulu versi Agung Laksono," terangnya. 

Ketua DPRD Riau ini pun mengatakan, semestinya yang diperlukan Golkar Riau yakni menjaga kekompakan bersama. Persoalan partai, cukup dipersoalkan di tingkat pusat atau DPP Golkar. 

"Mari kita menjaga kekompakan bersama, jangan membuat partai ini semakin kecil dengan polemik yang ada. Rencana itu semakin memperkeruh situasi," tutupnya.‎ 

Seperti yang diberitakan sebelumnya, ‎ DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono mengeluarkan SK kepengurusan untuk tingkat I dan II di Riau. Indra Muchlis Adnan sebagai ketua DPD I dan Herman Abdullah sebagai wakil ketua. 

Dalam waktu dekat partai 'Pohon Beringin' tersebut bakal memiliki dua kepengurusan, baik untuk DPD I maupun II, menyusul DPP kubu Agung Laksono mengeluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan pengurus untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Riau. 

"SK DPP sudah keluar. Pengurus DPD Satu dan Dua di Riau sudah terbentuk," ujar Indra Muchlis Adnan menjawab wartawan melalui sambungan telephon.‎ 

Untuk jadwal pengukuhannya, ‎mantan bupati Inderagiri Hilir dua pe‎riode ini menyebut, sedang menyesuaikan dengan jadwal ketua umum DPP Golkar, Agung Laksono. "Sedang disesuaikan dengan jadwal Pak Agung, tapi dijadwalkan bulan ini juga," katanya.