PEKANBARU - Jika tidak kunjung usai, Kemelut Partai Golkar tingkat pusat antara kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono dikhawatirkan gejolaknya akan sampai pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Mengingat kini Kubu Aburizal Bakrie (Ical) menggugat SK Kementrian Hukum dan HAM untuk kubu Agung Laksono. Gugatan tersebutlah yang memiliki potensi akan menimbulkan persoalan di Riau nantinya.

Terlebih saat ini Riau juga sudah mulai memanas dengan ada dua versi Ketua DPD I Golkar Riau yakni Kubu Andi Rachman di bawah Ical dan Kubu Indra Muchlis Adnan dibawa Agung Laksono. 

"Sekarang kubu Ical sudah menggugat SK tersebut ke PTUN. Menurut saya mesti sengketa yang diajukan Ical ini harus dilakukan dengan cepat sehingga nanti tidak menjadi problem terkait dengan persoalan pemilihan kepala daerah soal legalitas partai. Kalau semua aspek keputusan hukum itu menjadi jelas," papar pengamat politik dan hukum Universitas Riau, Mexsasai Indra, Rabu (25/3/2015).

Lebih lanjut disampaikannya, jika dalam hasil gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan kubu Ical, maka Menteri harus mencabut SK yang sudah dikeluarkan. 

"Kalau PTUN menyatakan SK tersebut benar maka harus dilaksanakan dan dihormati. Kalau tidak tentu ini menjadi kewajiban menteri untuk kembali mencabut SK tersebut. Memang tidak mudah juga karena ada upaya hukum yang dilakukan yang lainya," sebutnya.

Jika kemelut tersebut tidak kunjung selesai, menurutnya akan banyak timbul persoalan. Terutama Komisi Pemihan Umum (KPU) dalam penetapan calon dari Partai Golkar untuk Pilkada nantinya. 

"Pertama dampak sangat signifikan dan memicu terjadinya persoalan karena akan menggunakan penafsiran masing-masing akan menjadi membuat posisi KPU menjadi sulit soal legalitas tadi meskipun memang berdasarkan teori kedaulatan nagara yang legal itu sesuai dengan Keputusan menteri," ujarnya.

Menurutnya, real politik Golkar yang terjadi hari ini di Riau mengingat mayoritas politisi Golkar di Riau saat ini para pendukung Ical. 

"Sedangkan real politik di daerah ini masih mayoritas adalah pendukung Ical rata-rata kepala daerah yang tentunya menjadi persoalan yang komplek nanti secara politik terkait dengan tahapan - tahapan dalam pemilihan kepala daerah terutama terkait dengan tahapan penetapan calon," ujarnya.

Lebih jauh disampaikannya, hal tersebut akan kembali berpolemik antara calon dengan KPU. "Ini akan menjadi sangat berpotensi untuk terjadinya persoalan hukum. Baik terjadi antara sesama pasangan calon dari Golkar itu sendiri baik itu nanti antara calon dengan KPU," ujarnya.