Sekko Turut Mentahkan Program Walikota Dumai
Senin, 10 Februari 2014 20:03 WIB
DUMAI - Rencana Walikota Dumai, H Khairul Anwar untuk membangun masjid terapung sekaligus kawasan Islamic Centre di lokasi Taman Bukit Gelanggang bakal tidak berjalan mulus.
Selain mendapat penolakan dari berbagai kalangan, pembangunan yang kabarnya menghabiskan dana hingga Rp42 miliar rupiah dan menggunakan sitem multiyears itu juga tidak mendapat dukungan dari Sekda Dumai, H Said Mustafa.
Alasannya, kepemimpinan H Khairul Anwar sebagai Walikota Dumai sudah mendekati akhir masa jabatan. Terkuaknya sikap Sekda H Said Mustafa itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, H Zainal Abidin saat menggelar konferensi pers, Minggu (9/2/14) sore.
"Bahkan Sekko Dumai Said Mustafa sendiri mengatakan, pembangunan masjid terapung itu tidak bisa dilakukan atau dijadikan proyek multi years karena masa kepemimpinan Walikota Dumai Khairul Anwar tidak mencukupi,” sebut H Zainal Abidin.
Tidak hanya mengungkapkan sikap Sekda Dumai, pada kesempatan itu sebagaimana dirilis riauheadline, Zainal Abidin yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kota Dumai ini secara tegas juga menyebutkan bahwa usulan pembangunan masjid terapung di lapangan Bukit Gelanggang oleh pemerintah Kota Dumai terindikasi sebagai ajang penipuan saja.
Pasalnya, pemerintah tidak pernah mendiskusikan rencana pembangunan masjid terapung tersebut. "Ini jelas penipuan yang dilakukan Pemko Dumai. Kalau sempat anggaran ini lolos, saya tidak apa yang terjadi dikemudian hari. Bahkan dalam masalah ini lembaga DPRD Dumai tersandra dengan tudingan Pemko Dumai yang menyatakan ulah dewan yang menolak anggaran usulan pembangunan masjid terapung tersebut,” ungkap Zainal Abidin.
Lebih lanjut diungkapkan H Zainal Abidin yang kabarnya bakal bergandengan dengan H Said Mustafa pada Pemilukada Dumai 2015 mendatang ini, berdasarkan pembahasan yang dilakukan ternyata dana yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid terapung itu mencapai Rp42 miliar rupiah dan bukan Rp 15 miliar sebagaimana yang diekspos oleh walikota.
"Masyarakat Dumai sudah dibohongi dengan usulan pembangunan masjid terapung yang dianggarakan Rp15 miliar oleh Pemko Dumai. Padahal sesuai hasil diskusi dengan konsultan terkuak, dana Rp15 miliar itu hanya bisa digunakan untuk pembangunan tiang pancang saja. Kalau mau pembangunan seluruhnya hingga terwujud masjid terapung yaitu Rp24 miliar," ungkap Zainal Abidin sembari menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah polah Pemko Dumai.
Zainal mengaku mendukung penuh apa yang dilakukan masyarakat bersama wakil rakyat untuk menolak usulan anggaran pembangunan masjid terapung tersebut. Selain bertentangan dengan hukum, dilokasi pembangunan masjid tersebut akan berubah jadi batu nisan, karena dananya cukup untuk pembangunan tiang pancang.
"Kalau sudah macam begini apa namanya program pembangunan yang ujung-ujungnya menyengsarakan rakyatnya sendiri. Kita mendukung jika dana sebesar itu digunakan untuk pembangunan lain yang lebih bermanfaat dan menyentuh kepentingan rakyat,” ungkap Zainal.
Derasnya arus penolakan terhadap rencana pembangunan masjid terapung itu juga menimbulkan persoalan baru. Kini tidak sedikit pesan singkat bernada ancaman bagi anggota dewan yang menolak rencana walikota yang beredar. Pihak peneror dalam pesan singkatnya mengajak masyarakat agar tidak memilih kembali anggota dewan yang menolak rencana pembangunan masjid terapung.
"Bunyi pesan itu, jangan Pilih Anggota Dewan / Caleg yang menolak usulan rencana pembangunan masjid indah dan Islamic Center Kota Dumai. Jika tidak ingin dikatakan termasuk orang kafir, maka sebarkan 100 sms ini kepada kaum muslimin di Kota Dumai,” ungkap Zainal Abidin. (*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Hukrim
Kasat Reskrim Polres Siak Tinjau Korban Percobaan Pencurian di Kampung Dosan
-
Sosial
Bupati Siak Afni Dorong Penyelesaian Konflik HGU di Jakarta
-
Hukrim
Operasi Narkotika Diperketat di Bengkalis, Ratusan Pelaku Ditangkap
-
Hukrim
Kejari Bengkalis Musnahkan Barang Bukti 110 Perkara Inkracht
-
Lingkungan
Rumah Kompos Pekanbaru Dorong Pengurangan Sampah TPA Muara Fajar
-
Politik
DPRD Pekanbaru Desak Prioritas Drainase 2026

