RENGAT – Diwarnai aksi demo dari ratusan masyarakat Indragiri Hulu (Inhu), tiga dari empat fraksi di DPRD Inhu sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) dugaan asusila Bupati Inhu Yopi Arianto, Senin (10/2/14) 

Pembentukan Pansus ini juga dibarengi dengan pengisian perwakilan masing-masing fraksi dalam sepekan ke depan guna menindaklanjuti dugaan asusila yang dilakukan Bupati Yopi Arianto. 

Sebagaimana rapat pleno yang digelar, kesepakatan ini dilakukan oleh Fraksi Demokrat Plus, Fraksi Suara Perjuangan Bersama dan Fraksi Gabungan Bersatu. Sementara Fraksi Partai Golkar lebih memilih melakukan abstain. 

Di hadapan pengunjuk rasa, Wakil Ketua II DPRD Inhu Zaharman Kaz menegaskan tetap berkomitmen menampung aspirasi masyarakat Inhu untuk membentuk Pansus dugaan asusila Bupati Yopi Arianto. 

“DPRD komit untuk mencari rasa keadilan, sebagaimana yang diharapkan masyarakat,” tegasnya. 

Ditambahkanya, berdasarkan kesepakatan fraksi di DPRD Inhu ini pada Selasa (18/2/14) mendatang Pansus sudah terbentuk. Sementara itu massa pengunjuk rasa menegaskan pada Rabu (19/2/14), massa akan kembali datang untuk mempertanyakan janji para wakil rakyat. 

Terkait abstainnya Fraksi Partai Golkar plus DPRD Inhu, Ketua Fraksi Partai Golkar Suradi mengatakan, Fraksi Partai Golkar dengan tegas tidak memberikan pendapat. 

"Kalaupun Fraksi Golkar Plus menolak juga memiliki makna, karena tiga fraksi lainnya sudah sepakat,” ujarnya. 

Namun demikian, Fraksi Golkar tetap melakukan pemantauan atas pembentukan hingga kerja Pansus. 

“Kalau pendapat saya sendiri, Fraksi Golkar Plus sebaiknya tetap mengutus perwakilan sebagai anggota Pansus,” ungkapnya. 

Aksi unjuk rasa menuntut pembentukan Pansus dugaan asusila Bupati Yopi Arianto kali ini terlihat berbeda. Selain dari jumlah massa yang lebih banyak dari demo sebelumnya, dalam demo kali ini juga diikuti massa dari suku asli Inhu, yaitu Suku Talang Mamak dipimpin langsung oleh Gumantan, yang merupakan batin dari suku Talang Mamak. 

Massa suku Talang Mamak ini menggelar ritual dengan membakar kemenyan dan menyebar beras kunyit serta melepaskan ayam. Hal ini dimaksudkan untuk mengusir roh jahat dan menolak bala bencana akibat perbuatan asusila yang mengotori negeri. 

Kedatangan ratusan pengunjuk rasa dan rapat pleno pembentukan Pansus ini selain dihadiri Wakil Ketua II DPRD Inhu Zaharman Kaz, juga dihadiri Wakil Ketua I Arwan Citra Jaya dan sejumlah anggota DPRD Inhu lainnya. Sementara Ketua DPRD Inhu Ahmad Arif Ramli lebih memilih menjalankan ibadah umroh. ***(guh)