MERANTI - Pemotongan 35 persen gaji tenaga harian lepas yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat respon kurang baik dikalangan pekerja yang terkena dampak pemotongan.

Tidak itu saja, pemotongan gaji terhadap non-ASN menjadi gunjingan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Mereka para tenaga honorer mengaku kecewa dengan kebijakan yang dikeluarkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.

Kini kekecewaan masyarakat yang terkena dampak pemangkasan 35 persen gaji berkeluh kesah di media sosial. Mereka menilai, kebijakan tersebut justru menambah derita kesulitan masyarakat di kala pandemi Covid-19.

"Bukannya gaji dinaikan, tapi malah dipangkas 35 persen. Cobalah berfikir sedikit nasib kami ini pak. Sudahlah kondisi sulit, jangan buat kami seperti ini pak Bupati," ujar seorang guru honorer di Kepulauan Meranti.

Meraka juga menuntut janji politik yang disampaikan Bupati Muhammad Adil, saat kampanye Pilkada Kepulauan Meranti tempo dulu. Salah satu visi misi yang menjadi sorotan yakni menaikkan gaji tenaga honorer.

"Dulu, pas debat kandidat Pilkada, katanya mau naik gaji dari Rp1,2 juta jadi Rp2 juta. Sekarang mana? Baru setahun menjabat sudah mulai terlihat belangnya," kesalnya melihat aturan Perbub pemotongan 35 persen gaji honorer.

Anak watan Kepulauan Meranti itu pun juga meminta agar kepala daerah memikirkan keberlangsungan hidup para tenaga honorer. Apalagi yang sudah berkeluarga dan memiliki anak harus bergantung kemana nasibnya.

"Seperti saya ini, sudah menikah, sudah punya anak. Uang Rp780 ribu sebulan mau makan apa? Cukup tak memenuhi kebutuhan harian? Ini yang dinamakan sengsara di kampung sendiri," tutupnya.