Hasil Rases Anggota DPRD Riau, Masyarakat Keluhkan Masalah Infrastruktur

PEKANBARU - Persoalan infrastruktur di Bumi Lancang Kuning tampaknya masih saja menjadi permasalahan utama di tengah-tengan masyarakat.Hal ini tergambar dari hasil reses para anggota dewan beberapa hari ini di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Politik 11 tahun lalu

Irjend Kemendagri Tidak Temukan Penyimpangan Assesment Pejabat Pemprov Riau

PEKANBARU - Sesuai dengan dugaan, hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjend Kemendagri) beberapa waktu lalu tidak akan berdampak pada struktur organisasi yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ya
Politik 11 tahun lalu

Walikota Dumai Terpilih Tegaskan Tidak Langsung Rombak Kabinet Kerja

DUMAI - Kabar perombakan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Dumai oleh Walikota Dumai terpilih cuman isapan jempol. Pasalnya, pemenang Pilkada Dumai Zulkifli As dan Eko Suharjo, tidak akan melakukan pergantian
Politik 11 tahun lalu

Mahkamah Konsitusi Pertimbangkan Alat Bukti Polemik Sengketa Pilkada

JAKARTA - Polemik ketentuan mengenai batasan selisih suara pengajuan sengketa hasil pemilu kepada Mahkamah Konsitusi (MK) menuai perhatian publik. MK dikhawatirkan akan menggugurkan permohonan sengketa hanya karena tidak memenuhi ketentuan selisih su
Politik 11 tahun lalu

Ketua DPRD Dumai Digoyang Skandal Salon dan Karaoke

DUMAI - Ketua DPRD Dumai Gusri Effendi, kini sedang digoyang skandal salon usaha milik istrinya pasca razia Cipta Kondisi (Cipkon) Polres Dumai dan ditemukan ada minuman keras dan memberikan fasilitas tambahan berupa ruang karaoke.Kejadian ini sponta
Politik 11 tahun lalu

Soal Ketua DPRD Dumai, PDI Perjuangan Minta Maaf Kepada Masyarakat

DUMAI - Sekretaris PDI Perjuangan Dumai, Tito Gito meminta maaf kepada masyarakat Dumai, atas sikap satu kader PDI Perjuangan yang kini duduk sebagai Ketua DPRD Dumai, Senin (28/12/15) lalu.Saat itu Ketua DPRD Dumai, Gusri Effendi terlibat adu mulut
Politik 11 tahun lalu

Pengesahan APBD 2016 Lamban, DPRD Meranti Lemah Lakukan Pengawasan

MERANTI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai kurang maksimal dalam menjalankan tugas kepengawasan. Ini terlihat jelas dari terlambatnya pengesahan APBD 2016 Kepulauan Meranti, Riau."Terlambatnya pengesahan ini,
Politik 11 tahun lalu

Partai Golkar Diprediksi Bakal Hadapi Lima Tantangan Berat

JAKARTA - Partai Golongan Karya tahun ini diprediksi akan menghadapi tantangan yang sama beratnya dengan tahun lalu. Menurut Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, terdapat lima masalah yang akan membayangi perjalanan Golkar sepanjang tahu
Politik 11 tahun lalu

Pj. Bupati Bengkalis Apresiasi Rekom Pansus DPRD Soal Perbaikan ULP

BENGKALIS - Penjabat (Pj) Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie memberikan apresiasi atas rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bengkalis agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melakukan perbaikan terhadap kinerja Unit Layanan Pengadaan (UL
Politik 11 tahun lalu

PDI Perjuangan Bakal Proses Ketua DPRD Dumai Soal Salon dan Miras

DUMAI - Sekretaris PDI Perjuangan Dumai, Tito Gito menyayangkan sikap Gusri Effendi yang berada malam hari di salon. Lalu sempat bersitegang dengan petugas saat melakukan razia dan hendak mengamankan minuman dari salon milik istrinya tersebut."Ini je
Politik 11 tahun lalu

Jusuf Kalla Sarankan Pengurus Golkar Munas Riau Diperpanjang

JAKARTA - Mulai hari ini, 1 Januari 2016, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tidak memiliki kepengurusan dan diakui.Kepengurusan Golkar Munas Riau sudah habis masa baktinya, sedangkan pengurus hasil Munas Ancol dicabut dan hasil Munas Bali tidak diak
Politik 11 tahun lalu

Dilihat Sesuai Peraturan MK, Satu Gugatan Dari Riau Bisa Lolos

PEKANBARU - Jika pada Pasal 158 Ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 menerangkan bahwa batas maksimal perselisihan perolehan suara masing-masing pasangan calon itu sebesar 2 persen sebagai syarat formil pengajuan permohonan gugatan di MK, maka berbeda dengan
Politik 11 tahun lalu

Mahkamah Konstitusi Masih Terima Pendaftaran Sengketa Pilkada Serentak

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkapkan bahwa pihaknya masih membuka pendaftaran sengketa hasil pilkada serentak 2015. Arief mengakui MK memegang prinsip tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepada MK."Pada prin
Politik 11 tahun lalu