DUMAI - Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai diminta mendata ulang jumlah tenaga honorer untuk langkah evaluasi kinerja.

Wakil Wali Kota Dumai Eko Suharjo mengatakan, pendataan dan evaluasi tersebut untuk mengetahui keberadaan dan jumlah tenaga honorer di seluruh SKPD dan kinerja di pemerintahan.

"Banyak laporan dan temuan di lapangan bahwa honorer kita bekerja malas malasan, karena itu diminta kepala SKPD untuk melakukan evaluasi kinerja," kata Eko Suharjo, kepada media.

Dijelaskan Ketua DPC Partai Demokrat ini, seluruh kepala SKPD diintruksikan untuk menyerahkan hasil evaluasi  jumlah honorer agar dapat segera ditindaklanjuti.

Keberadaan tenaga honorer di berbagai instansi sangat dibutuhkan membantu pemerintah daerah guna membantu pelaksanaan tugas pemerintah dan aparatur sipil negara guna meningkatkan kinerja.

"Jika dalam evaluasi banyak ditemukan honorer yang tidak disipilin dan tidak sesuai dengan harapan, maka kontrak kerja honorer bisa diputus," tegasnya.

Upaya evaluasi ini dianggap sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan prima dan optimal Pemkot Dumai kepada masyarakat. 

Disamping itu, Eko Suharjo berharap agar aparatur sipil pemerintah setempat dapat meningkatkan pelayanan publik ke masyarakat supaya tujuan pembangunan daerah dapat tercapai.