Gaji PHL DKP Pekanbaru Tersangkut Verifikasi APBD 2014
Selasa, 11 Maret 2014 15:16 WIB
PEKANBARU - Meski APBD 2014 sudah disahkan, namun gaji Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru belum juga cair. Pasalnya pihak DKP sedang menunggu hasil verifikasi APBD oleh Gubernur Riau.
Ada 750 PHL di DKP dengan gaji masing mencapai Rp1.775.000 perbulan. Artinya, jika gaji PHL dibayarkan untuk tiga bulan, DKP harus menggelontorkan dana sebesar Rp3.993.750.000.
Kepala DKP Kota Pekanbaru Syafril, kepada wartawan, Selasa (11/03/2014) membenarkan belum dibayarkannya gaji para PHL.
"Kami sudah lama mengajukan, namun belum bisa dibayarkan, karena APBD dalam masa verifikasi," ungkapnya.
Syafril juga menyatakan, jika pekan ini verifikasi selesai, maka pekan depan gaji PHL sudah bisa dibayarkan. Syafril juga membeberkan, gaji yang akan dibayarkan kepada PHL adalah dari Januar-Maret.
"Kasihan kita, mungkin sudah banyak mereka (PHL) yang ngebon," sebutnya.
Fasilitas yang didapatkan PHL DKP selain gaji, menurut Syafril adalah jaminan kesehatan.
Ada 750 PHL di DKP dengan gaji masing mencapai Rp1.775.000 perbulan. Artinya, jika gaji PHL dibayarkan untuk tiga bulan, DKP harus menggelontorkan dana sebesar Rp3.993.750.000.
Kepala DKP Kota Pekanbaru Syafril, kepada wartawan, Selasa (11/03/2014) membenarkan belum dibayarkannya gaji para PHL.
"Kami sudah lama mengajukan, namun belum bisa dibayarkan, karena APBD dalam masa verifikasi," ungkapnya.
Syafril juga menyatakan, jika pekan ini verifikasi selesai, maka pekan depan gaji PHL sudah bisa dibayarkan. Syafril juga membeberkan, gaji yang akan dibayarkan kepada PHL adalah dari Januar-Maret.
"Kasihan kita, mungkin sudah banyak mereka (PHL) yang ngebon," sebutnya.
Fasilitas yang didapatkan PHL DKP selain gaji, menurut Syafril adalah jaminan kesehatan.
"Mereka juga dapat Jamkesda yang sekarang namanya BPJS, dan kami anggarkan untuk PHL DKP. Kemudian diberi juga Tunjangan Hari Raya (THR) setiap tahunnya," tutupnya.***(dan)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Sosial
Regulasi Perizinan Berbasis Risiko Diperkuat Pemko Dumai Lewat Bimtek
-
Ekbis
Proyek Pipa Transmisi Gas Dumai-Sei Mangke Capai 30 Persen
-
Nasional
Budi Arie Setiadi, Video Viral dan Sanksi Projo
-
Hukrim
Tengku Muhammad Nasir Ditangkap di Aceh Setelah Jadi Buronan Kasus Korupsi Dishub Dumai
-
Politik
KUA-PPAS Perubahan 2026 Disepakati, APBD Dumai Naik Jadi Rp2,246 Triliun
-
Sosial
Instalasi Jaringan Listrik PLN di Ratu Sima Dikeluhkan Warga
