BENGKALIS - Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bengkalis, M Fachrorozi Agam kembali mendesak Penjabat (Pj) Bupati Bengkalis, Ahmadsyah Harrofie memanggil serta mengevaluasi proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis. 

Bahkan ia mensinyalir lelang paket fisik di Dinas Pendidikan (Disdik) yang baru saja selesai dilaksanakan diduga kuat sarat kepentingan.

Dijelaskan, pelelangan paket berskala besar yang dilakukan di kelompok kerja (pokja) 2 ULP yang diketuai Agus Susanto patut dipertanyakan, karena yang dilelang adalah paket-paket besar yang diragukan selesai pada akhir tahun anggaran 2015 ini. Hal itu mengingat sisa waktu tahun anggaran hanya tersisa dua bulan lagi.

"Pj Bupati kembali kita desak memanggil seluruh pesonel ULP, Plt Kadisdik maupun kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) semua proyek fisik di Disdik. Kita mencurigai ada maksud tertentu antara pihak Disdik dengan ULP Bengkalis dalam hal ini pokja 2 melelang paket dalam angka besar pada akhir tahun anggaran," kata Agam, Selasa (20/10/2015).

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunawan mengingatkan Panitia Khusus (Pansus) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dibentuk DPRD, jangan sampai ada musuh dalam selimut. Keberadaan Pansus ULP sendiri banyak disoroti berbagai kalangan karena finishing (akhir, red) dari kinerja pansus diragukan.

"Jangan sampai ada musuh dalam selimut dalam perjalanan Pansus ULP itu. Kawan-kawan di pansus diminta menjaga independensi mereka serta hak kontrol dalam melaksanakan tugas. Karena keberadaan ULP itu sendiri diduga sudah menyimpang dari seharusnya, dengan maraknya dugaan praktek-praktek kotor dalam pelelangan proyek," ujar Indra Gunawan atau akrab disapa Eet, Selasa (20/10/2015).

Politisi Partai Golkar itu sangat mengharapkan dalam melaksanakan tugasnya, pansus senantiasa merangkul semua elemen masyarakat, mulai dari asosiasi kontruksi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers dan pemuka masyarakat. Tujuannya agar semua borok ULP selama ini dapat dibongkar, tentunya dengan menggunakan data yang akurat serta adanya bukti-bukti terhadap dugaan yang terjadi selama ini.

"Pansus ULP yang beranggotakan 15 orang tersebut diharapkan tetap satu suara dalam menjalankan kerja mereka. Jangan ada permainan belakang atau kongkalikong dalam melaksanakan tugas mereka. Sebab tujuan dibentuknya pansus untuk perbaikan kinerja ULP serta proses pembangunan di Kabupaten Bengkalis ini," ujar Eet.