PEKANBARU - Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Pekanbaru, menggelar aksi solidaritas terhadap rekan mereka.

Dimana, mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Qasim (Susqa), yang saat ini mengadakan aksi jahit mulut di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. 

Dari pantauan riauterkinicom, selain berorasi, beberapa mahasiswa menggalang dana dari pengendara pengguna jalan yang melintas di depan Mall SKA Pekanbaru. 

“Dari empat mahasiswa yang melakukan aksi jahit mulut di kantor KPK kemarin, dua orang di antaranya kini dirawat di Rumah Sakit Siaga Raya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan karena mengalami dehidrasi (gangguan dalam keseimbangan cairan atau air pada tubuh, Red),’’ kata Ganjar Stiawan, Ketua Umum (Ketum) HMI MPO Cabang Pekanbaru. 

Ditambahkannya, aksi jahit mulut mahasiswa UIN dan UIR di kantor KPK dan Istana Negara itu merupakan puncak dari kekesalannya terhadap hukum yang berlaku di Riau. Sejumlah kasus yang tengah diselidiki, baik di Kepolisian Daerah (Polda), maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, seolah-olah berjalan di tempat alias stagnan. 

“Perjuangan yang dilakukan empat mahasiswa itu adalah perjuangan bersama, perjuangan untuk rakyat agar aspirasinya sampai pusat,’’ ujarnya. 

Oleh sebab itu, Ganjar berharap apa yang dilakukan para mahasiswa mendapat dukungan dari masyarakat Kota Pekanbaru dan Riau pada umumnya. Sebelumnya, aksi yang sama telah dilakukan kader HMI MPO yang ada di wilayah HMI Korkom UIR. 

“Besok, Insha Allah, aksi solidaritas ini juga akan dilakukan Pengurus Besar HMI di Jakarta dan oleh empat HMI Cabang yang ada,’’ katanya lagi. 

Ganjar menyatakan HMI MPO Cabang Pekanbaru menuntut agar KPK RI dan pemerintah pusat menerima aspirasi mahasiswa yang jahit mulut. Sehingga melalui keempat mahasiswa itu nanti, setidaknya pemerintah pusat bisa melihat kondisi Riau, yang kini jauh dari keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. 

“Beberapa permasalah yang dihadapi Riau saat ini adalah soal krisis kepemimpinan dan pemborosan anggaran. Penggunaan APBD yang tidak tepat sasaran. Ironisnya, aparat penegak hukum di Riau sepertinya membiarkan itu terjadi,’’ tukasnya.***(son)