DUMAI - Masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Dumai, Jalan Sultan Syarif Kasim kini harus terkena biaya retribusi parkir sebesar Rp1000.

Spontan saja yang selama ini tidak ada pungutan biaya parkir, kini masyarakat sudah mulai resah dan memprotes kebijakan tersebut. Pemerintah Kota Dumai melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai sudah membenahi masyarakat.

"Kami sangat keberatan atas penarikan uang parkir di halaman Disdukcapil ini. Selama ini tidak ada uang parkir dan cukup di RSUD Dumai saja yang ada kutipan itu. Masyarakat jangan dibikin susahlah," kata Iwan, seorang warga kepada media ini.

Dia menuturkan, jika pengurusan seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran itu prosesnya tidak langsung jadi dan membutuhkan waktu berulang kali. Secara garis besarnya ada beberapa kali datang ke Disdukcapil Dumai. "Kalau lima kali kita datang sudah Rp5000 ribu kita keluarkan uang," katanya.

Masyarakat meminta Wali Kota Dumai Zulkifli AS bisa berlaku bijak dalam memberikan fasilitas tempat umum dihalaman kantor pemerintahan. "Sebagai kepala daerah harus jeli dalam memberikan kebijakan. Jangan disama ratas seperti pertokoan," tuturnya.

Hal senada diungkapkan Herman, warga Sungai Sembilan. Dia harus berulang kali datang ke Disdukcapil Kota Dumai dan setiap parkir dikenakan uang retribusi. "Kalau dalam sehari akta bisa selesai tak masalah, tetapi saya harus datang berulang kali," ucapnya.

Dia minta Wali Kota Dumai dan DPRD Dumai mendengar keluhan masyarakat ekonomi kecil ini. Apalagi dengan kondisi perekonomian pada saat ini, bagi warga nilai Rp5000 sangat berarti untuk kehidupan.

"Tolong dengarkan aspirasi kami sebagai masyarakat kecil. Cukup di pusat pembelanjaan dan pertokoan saja ada kutipan uang parkir. Pusat pemerintahan jangan. Ini namanya kebijakan yang menyengsarakan rakyat," harapnya.