DUMAI - Dalam peringatan Hari Bunuh Dunia / May Day yang jatuh tepat pada Jum'at (1/5) kemarin, Serikat Buruh Kota Dumai (SBKD) melalui Ketua Umum SBKD Syaiful Azhar menyuarakan hak-hak buruh yang kerap sulit untuk didapati bahkan tak pernah didapati oleh buruh Kota Dumai.

Dikatakan Syaiful, hingga saat ini masih ada beberapa pekerja yang bekerja diperusahaan Kota Dumai belum mendapatkan upah sesuai Upah Minimum Kota (UMK) yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu yakni Rp. 2.200.000.

"Hal tersebut sesuai laporan yang diterima oleh para pekerja perusahaan yang mengaku bahwa hingga kini masih menerima upah dibawah UMK, dan dalam hal ini kami memohon agar bagaimana rekan sesama buruh yang tengah bekerja diperusahaan dapat memperoleh haknya sesuai ketetapan. Hal tersebut guna terjadinya peningkatan menuju buruh sejahtera, bukan hanya sedekar hidup tapi juga menuju kehidupan yang lebih layak," katanya, Sabtu (2/5) kemarin.

Tak hanya itu, SBKD juga berusaha memperjuangkan agar kedepannya nasib buruh Kota Dumai yang didominansi bekerja di sektor bongkar muat kedepannya mendapatkan upah yang layak.

"Pasalnya saat ini kebutuhan hidup terus meningkat ditambah harga kebutuhan pokok yang semakin melambung, sementara buruh bongkar muat hanya akan mendapat upah tergantung volume apa yang dikerjakannya, jika buruh bongkar muat tak bekerja, maka tak ada upah," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Syaiful, kami meminta bantuan dan kepedulian Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, bagaimana agar volume pekerjaan dipelabuhan dan dipergudangan dapat ditingkatkan, "ditambah saat ini impor bawang tak diperbolehkan masuk lagi," katanya.

Sementara terkait tuntutan, dikatakan Syaiful itu sudah menjadi tuntutan Nasional yang bersifat normatif, yakni masalah penghapusan tenaga outshorcing yang memang dinilai sangat merugikan.

"Sementara terkiat tuntutan yang disuarakan oleh SBKD sendiri, adlaah bagaimana kedepannya buruh pelabuhan dan gudang dapat diberi kemudahan, dan volume kegiatan bongkar muat bisa ditingkatkan melalui kunjungan kapal yang semakin meningkat," pungaksnya.

Sementara itu, dikatakan Ketua Komisi III DPRD Kota Dumai Abdul Kosim, dirinya siap membantu menyuarakan keinginan dan hak buruh yang selama ini masih sulit untuk dicapai.

"Tentunya pewujudan hal tersebut memerlukan waktu, proses, dan kerjasama. Sehingga para buruh saat ini diminta untuk tetap bersabar, dan tetap menjaga moralitas guna penarikan minat investor terhadap Kota Dumai," tutupnya.