Pasien Kecewa, RSUD Pratomo Tak Layani Jamkesda
Kamis, 02 Januari 2014 19:16 WIB
BAGANSIAPIAPI - Kalangan masayarakat miskin yang selama ini senang karena memiliki kartu Jamkesda dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk berobat di RSUD Pratomo. Namun sejak 18 Desember 2013 lalu, layanan itu sudah tidak diberlakukan lagi dan saat ini menuai kekecewaan bagi masyarakat.
Kini, kalangan masyarakat yang hendak mendapatkan perobatan di RSUD Pratomo harus merogoh kocek untuk berobat. Direktur RS Plat Merah tersebut dengan Nomor : 0000/UM-RS/2013 tanggal 18 Desember 2013 tertulis RSUD Protomo Bagansiapiapi tidak lagi memberikan layanan kepada pemegang Jamkesda karena alasan tidak ada dana membeli obat .
Seorang keluarga pasien Kamis (2/1/14) kepada media ini menyebutkan kekecewaan mereka atas kondisi ini karena sebagai Kabupaten terbilang kaya dan sudah di anggarkan Bupati atau Pemkab Rohil tentang jaminan kesehatan dengan Jamkesda tiba-tiba saja hilang.
"Ya bagaimana tidak begitu datang membawa surat untuk administrasi jawaban kami terima sudah tak ada lagi pelayanan Jamkesda,kita miskin ini kecewa,jawabanya baca di pengumuman sana saja Pak," ucap Bu Nur (52) warga Bagansiapiapi kepada Riau Hari ini yang kebetulan membaca pemberitahuan yang di pajangkan di pintu keluar depan Instalasi Unit Gawat Darurat RSUD Protomo kebanggaan masyarakat Bagansiapiapi ini.
Jamkesda merupakan program jaminan kesehatan yang di gagas Pemkab Rohil ini memang berjalan setiap tahunya akan tetapi ketika munculnya pemberitahuan dan tersebar ke masyarakat sudah tidak ada membuat warga mempertanyakan komitmen tentang jaminan tersebut.
"Ini bahaya kalau ada yang sengaja mencabut,mengibiri sebab ini salah satu program pak H Annas Maamun atau Pemkab Rohil memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya kurang mampu," ucap Misnan (45) warga Bagansiapiapi ketika berpapasan dengan Riau Hari ini di loket menunggu antrian.
Direktur RSUD Protomo Bagansiapiapi Nina Elvita SKM.M.Kes belum berhasil di konfirmasi tetapi melalui Kabid Penunjang Medik Dan Non Medik Idris Kamis (2/1) menyebutkan bahwa selama ini pelayanan terhadap Jamkesda berjalan baik hanya saja sejak 18 Desember 2013 lalu RSUD Protomo tidak layanan itu.
"Pelayanan Jamkesda sudah dihentikan karena biaya membeli obat tidak ada anggaranya. Soal Jamkesda itu adalah Diskes Rohil,jadi kalau dana tidak di anggarkan bagaimana mengatasi membeli obat untuk pelayanan Jamksesda," ucap Idris kepada media ini.
Walaupun sudah tertera di selembar pengumunan ternyata masyarakat awam yang tidak sekolah atau mengenal hurup malah tidak mengetahui bahwa kartu Jamkesda yang selama ini mereka pegang kini seperti kartu yang kehabisan pulsa.
"Harapan kami atasi masalah ini sebab ini program Pemkab, bagi masyarakat Jamkesda ini artinya sangat besar jika dibandingkan dengan pejabat sedikit sakit ke Singapura atau ke Malaka Malaysia. Jadi sangat tak wajar jika Jamkseda ini tak dilayani dengan alasan dana dari Diskes tak ada lagi," keluh beberapa orang keluarga pasien yang harus merogoh saku untuk menebus obat karena Jamkseda sudah dicabut sepihak oleh RSUD Protomo Bagansiapiapi.
Sumber media ini meminta kepada Pemkab Rohil dan DPRD Rohil untuk melakukan hearing dengan Dinas Kesehatan Rohil dan pihak RSUD Protomo Bagansiapiapi untuk mencari solusinya agar warga pemegang Jamkesda tetap dilayani dan mendapatkan makna dari Otonomi daerah dan menjadi masyarakat Rohil sebagai Kabupaten yang kaya dan tengah giat mensukseskan program kesehatan masyarakat. "Tegas saja,Pemkab dan DPRD Rohil,Diskes dan RSUD segera mencari jalan keluar agar Jamkseda ini tidak sekedar semboyan belaka," harapnya. (Yan Faizal)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Hukrim
Kasat Reskrim Polres Siak Tinjau Korban Percobaan Pencurian di Kampung Dosan
-
Sosial
Bupati Siak Afni Dorong Penyelesaian Konflik HGU di Jakarta
-
Hukrim
Operasi Narkotika Diperketat di Bengkalis, Ratusan Pelaku Ditangkap
-
Hukrim
Kejari Bengkalis Musnahkan Barang Bukti 110 Perkara Inkracht
-
Lingkungan
Rumah Kompos Pekanbaru Dorong Pengurangan Sampah TPA Muara Fajar
-
Politik
DPRD Pekanbaru Desak Prioritas Drainase 2026

