PEKANBARU - Tahun ini, merupakan tahun terakhir Kota Pekanbaru mendapatkan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Pasalnya secara Nasional, Pekanbaru dianggap sudah maju, sehingga diberhentikan dan dipindahkan ke daerah lain. Namun pada kenyataannya di lapangan, Kota Pekanbaru masih membutuhkannya.

Maka Pemko berencana membuat program lokal sebagai pengganti PNPM Mandiri dengan memberikan bantuan dana kepada setiap rukun warga (RW) sebesar Rp50 juta pertahun. Hal ini disampaikan Walikota Pekanbaru Firdaus, Rabu (30/01/2014).

"Program pengganti itu disebut Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasiskan Rukun Warga. Sebagai pilot project untuk uji coba, satu RW di Tenayan Raya kami berikan bantuan Rp50 juta per tahun. Penggunaannya kurang lebih hampir sama dengan program PNPM Mandiri," kata Wako.

Anggaran Rp50 juta itu bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi, infrastruktur maupun penataan lingkungan, dengan menggunakan APBD Kota Pekanbaru.

"Memang pilot project-nya di Tenayan. Namun anggarannya cukup besar. Jika dalam satu kelurahan ada 10 RW makan anggaran Rp500 juta. Semakin banyak RW-nya semakin banyak bantuannya," ujarnya.

Program ini memang betul-betul dari masyarakat untuk masyarakat. Diharapkan dengan adanya program pemberdayaan ini, ke depan Kota Pekanbaru bisa tumbuh dan berkembang lebih baik.

"Anggaran itu tetap harus dipertanggungjwabkan kepada pengurusnya setiap tahun, seperti halnya program Organisasi Masyarakat setempat (OMS) dan pengawasan juga tetap dilakukan. Mereka ini akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk dinas terkaitnya," ujar Wako.

Secara teknisnya, anggaran itu bukan untuk RW, namun untuk warga yang berada di masing-masing RW-nya. Selain itu dalam pelaksanaannya juga nanti akan dibentuk tim.

"Jadi pengurus tidak bisa main-main di sini, karena akan diminta pertanggungjawabannya, dan BPK juga akan ikut campur dalam auditnya," singkatnya. ***(dan)