Pemprov Riau Beri Keterangan Resmi Soal Penangkapan Annas Maamun
Jumat, 26 September 2014 14:02 WIB
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akhirnya memberikan keterangan resmi terkait penangkapan Gubernur Riau (Gubri), H Annas Maamun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemprov Riau melalui Kepala Biro Humas Setdaprov Riau, Yoserizal Zen, Jumat (26/9/2014), mengatakan belum bisa memberika keterangan sebelum ada informasi yang bisa disampaikan KPK.
"Pemeriksaan sedang berjalan, kita belum bisa memberitahukan penangkapan Pak Gubernur mengenai apa dan atas kasus apa," kata Yoserizal.
Begitu juga saat ditanyakan apakah terkait alih fungsi lahan yang diduga dilakukan Gubernur Riau, H Annas Maamun, Yoserizal juga belum bisa memberikan keterangan.
"Kita tidak bisa menduga-duga, karena ada proses yang berjalan. Jika nantinya sudah ada rilis atau informasi resmi dari KPK, maka kita juga bisa menyampaikannya," sambung Yoserizal.
"Begitu juga dengan nama-nama yang ikut tertangkap, belum bisa kita sampaikan. Karena memang belum ada secara resmi dari pihak KPK," jelasnya.
Saat ditanya mengenai tanggapannya terkait penangkapan tersebut, Yoserizal mengaku sempat tidak percaya. "Prihatin, tapi sebelumnya saya tidak percaya," tandasnya.
Namun Yoserizal berharap agar para pegawai dan pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap bekerja sesuai tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) seperti biasanya.
"Jangan terganggu dengan apa yang tengah terjadi. Mari kita tetap bekerja sebagaimana mestinya. Karena masih banyak program-program pembangunan yang harus dikebut," pungkasnya.***(grc-din)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Hukrim
Kasat Reskrim Polres Siak Tinjau Korban Percobaan Pencurian di Kampung Dosan
-
Sosial
Bupati Siak Afni Dorong Penyelesaian Konflik HGU di Jakarta
-
Hukrim
Operasi Narkotika Diperketat di Bengkalis, Ratusan Pelaku Ditangkap
-
Hukrim
Kejari Bengkalis Musnahkan Barang Bukti 110 Perkara Inkracht
-
Lingkungan
Rumah Kompos Pekanbaru Dorong Pengurangan Sampah TPA Muara Fajar
-
Politik
DPRD Pekanbaru Desak Prioritas Drainase 2026

