PEKANBARU - Pemprov Riau terima kunjungan Tim Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). Salah satu tujuan kedatangan UKP-PPP, yakni menyampaikan hasil audit kepatuhan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Pertemuan yang langsung dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman tersebut, digelar di ruang Kenanga, kantor gubernur. Sementara Tim UKP-PPP dipimpin langsung oleh Deputi VI Mas Achmad Santosa.

"Tujuan kita untuk memaparkan hasil audit yang sudah dilakukan, terkait dengan hasil audit kepatuhan dalam pencegahan Karhutla," kata Mas Achmad, Jumat (17/10/14).

Audit kepatuhan karhutla dilakukan sejak 11 Juni-11 Juli 2014. Total semuanya ada 17 perusahaan kehutanan dan perkebunan yang diaudit. Di antaranya terdiri dari 12 perusahaan kehutanan dan lima perusahaan perkebunan. Perusahaan ini berada di enam kabupaten/kota di Riau.

Sementara, enam kabupaten yang diaudit Tim UKP-PPP ini yakni Kabupaten Rokan Hilir, Siak, Indragiri Hilir, Bengkalis, Kota Dumai dan Rokan Hulu.

"Audit dilakukan dalam empat tahap. Nantinya dari hasil audit itu, ada yang mendapatkan prediket sangat tidak patuh, tidak patuh dan kurang patuh," jelasnya.

Ada pun alasan dipilihnya Riau, karena daerah ini memiliki hotspot yang banyak dibanding daerah lainnya di Indonesia. Kemudian juga merupakan sebagai sampel audit kepatuhan Karhutla.

Hadir pada pertemuan ini juga Bupati Inhil Wardan, Bupati Siak Syamsuar, Bupati Bengkalis Herlian Saleh, serta berbagai undangan lainnya. ***(mok)