BANDA ACEH - Kabupaten Siak, resmi diakui sebagai salah satu anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Peristiwa penting bagi perjalanan kota Siak kedepan ini terlaksana saat digelarnya Seminar Internasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) JKPI V Tahun 2016, di Kota Banda Aceh, Selasa (10/5/16). 

Bergabungnya Kota Siak dalam JKPI tersebut, memberikan peluang strategis dan diharapkan dukungan khusus dari Pemerintah Pusat (Negara Indonesia) bagi Kota Siak untuk diakui oleh UNESCO sebagai salah satu kota warisan dunia. 

Saat ini ada 58 Kabupaten/Kota (termasuk Kota Siak), yang sudah tergabung sebagai anggota JKPI bersamaan dengan pelaksanaan Rakernas JKPI V Tahun 2016 di Banda Aceh. JKPI adalah jaringan antar kota di Indonesia yang pendiriannya bertujuan untuk menjaga pelestarian benda cagar budaya dan peninggalan sejarah di Indonesia. 

Rakernas JKPI tersebut, dihadiri langsung Bupati Siak Syamsuar dan didampingi Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan, serta Plt Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Irving Kahar. Selain itu juga tampak hadir Bupati dan Walikota 58 Kab/Kota yang bergabung bersama JKPI. 

Rakernas JKPI ini diawali dengan seminar Internasional di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Sebelum kemudian dilanjutkan Rakernas di pendopo kediaman Walikota Banda Aceh. 

Dihadiri utusan Kabupaten/Kota serta Bupati dan Walikota seluruh anggota JKPI, Perwakilan Organisasi Jaringan Kota Pusaka Dunia dari Turki & Jepang, Direktur Executive JKPI Asfarinal (nanang), serta Tim Ahli Kota Pusaka. 

Bupati Siak Syamsuar, mengungkapkan bergabungnya Kabupaten Siak bersama JKPI secara langsung tentunya akan meningkatkan upaya pelestarian cagar budaya dan peninggalan sejarah masa lalu. 

Pemerintah akan menyiapkan aksi maksimal dalam merawat dan melestarikan cagar budaya, serta peninggalan sejarah yang ada di kota Siak dan sekitarnya. 

Kepemilikan nilai-nilai sejarah seperti nilai pusaka alam dan nilai pusaka budaya tentunya harus didukung dengan penggalian nilai-nilai secara lebih mendalam dan memerlukan perhatian khusus. 

Pengembangan kota pusaka bukanlah sebuah upaya membangkitkan romantisme masa lalu, namun hal ini adalah bagian dari membangun jati diri dan sekaligus menggali potensi ekonomi lokal untuk kesejahteraan masyarakat melalui perpaduan antara kota pusaka yang berjalan beriringan untuk peningkatan sektor pariwisata dalam konteks kekinian dan kehidupan masa depan. 

"Dan yang terpenting adalah bagaimana pembangunan dan penataan kota tidak tergerus oleh nilai-nilai globalisasi dan modernisasi namun tetap memperhatikan nilai sejarah dan budaya yang terkandung dalam sebuah situs yang ada," ungkap Syamsuar. 

Saat rakernas, Bupati menyampaikan deskripsi singkat tentang Kabupaten Siak, sekaligus deskripsi mengenai Kerajaan Siak sehingga Siak akhirnya disertakan sebagai bagian dari JKPI. 

"Seiring dengan kemerdekaan RI, maka Sultan Syarif Qasim II sebagai Sultan Siak menyerahkan kerajaannya beserta mahkota dan sejumlah uang kekayaan kesultanan kepada presiden Soekarno di Jogja pada waktu itu," terang Syamsuar.

Dengan adanya cagar budaya, peninggalan sejarah yang ada masih terpelihara dengan baik. Walaupun demikian karena keterbatasan-keterbatasan tentunya mengharapkan perhatian khusus pemerintah pusat. 

"Dengan senang hati dan semoga seluruh pengurus dan keanggotaan dapat menerima kami sebagai sahabat. Semoga ini dapat memberikan masukan bagi kami pemerintah daerah terutama mengenai pemeliharaan cagar budaya di daerah kita masing-masing karena itu merupakan aset negara kita," lanjut Bupati Syamsuar. 

Selanjutnya melalui pertanyaan terbuka yang dilemparkan oleh Direktur Executive JKPI Asfarina Nanang kepada segenap anggota JKPI yang menghadiri Rakernas Siak akhirnya diterima sebagai anggota JKPI sebagai anggota ke 56. "Apakah kita setuju bahwa Siak sebagai anggota JKPI," tanya Nanang yang kemudian serentak dijawab "setuju" oleh para peserta.

Dalam Rakernas 2016, ada penambahan jumlah anggota JKPI yang sebelumnya sebanyak 54 Anggota menjadi 58 anggota. 4 anggota baru adalah Kabupaten Halmahera, Kabupaten Pesawaran Prov Lampung, Kabupaten Siak Prov Riau dan Kota Sabang Provinsi Aceh.