Tag: #korupsi

Dua Mantan Ketua DPRD Riau Bersaksi Sidang Suap APBD

PEKANBARU - Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru kembali menggelar sidang perkara suap pengesahan APBD-P Riau 2014 dan APBD Riau 2015 dengan terdakwa mantan anggota DPRD Riau Ahmad Kirjauhari, Kamis (12/11/15). Jaksa Penuntut dari
Hukrim 11 tahun lalu

Pengadilan Tipikor Adili Empat Terdakwa Korupsi Jalan Soebrantas Dumai

PEKANBARU - Empat terdakwa kasus tindak pidana korupsi pembangunan Jalan HR Soebrantas, Kota Dumai, Selasa (10/11/15) pagi, mulai menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Mereka adalah Wan Ramli (Pejabat Pemberi Komitmen/PPK)
Hukrim 11 tahun lalu

Tuntut Adili Bupati Achmad, HIMAROHU Riau Demo Kejati dan Polda Riau

PEKANBARU - Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu (HIMAROHU) Riau, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Riau, Jumat (6/11/2015), menuntut penyelesaian berbagai kasus korupsi yang melibatkan Pejabat Daerah da
Hukrim 11 tahun lalu

Mantan Gubri Rusli Zainal Ajukan PK Setelah Kasasi Kandas

PEKANBARU - Setelah hampir dua tahun menjalani masa hukuman dibalik jeruji besi penjara Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pekanbaru. Atas perkara korupsi zin kehutanan dan kasus suap pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau ke XVIII yang menjeratnya. P
Hukrim 11 tahun lalu

Polda Riau Tetapkan Karyawan Bank BRI Tersangka Korupsi Uang Kas

PEKANBARU - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau melakukan penahanan terhadap RK (26 tahun) karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sei Kijang kabupaten Pelalawan Riau. RK melakukan tindak pidana korupsi dengan membobol
Hukrim 11 tahun lalu

Suap APBD, Jaksa KPK Hadirkan PNS dan Honorer Pemprov Riau

PEKANBARU - Pengadilan Tipikor Pekanbaru, kembali menggelar sidang lanjutan perkara korupsi suap pengesahan Rancangan APBD-P 2014 dan RAPBD Tambahan 2015 Provinsi Riau, yang menjerat Achmad Kirjauhari, mantan Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Pa
Hukrim 11 tahun lalu

KPK Siap Terlusuri Dugaan Korupsi di Kasus Karhutla

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menelusuri dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan pembakar hutan yang kini tengah ditangani bersama oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Nasional 11 tahun lalu

Jaksa Tinjau Mess Pemkab Meranti di Pekanbaru

MERANTI - Kejaksaan Negeri Selatpanjang melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Selatpanjang, Wahyu Hidayat SH, mengatakan telah meninjau mess Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti yang berada di Pekanbaru, Rabu (4/11/2015).Peninjauan in
Hukrim 11 tahun lalu

Korupsi Mobil Dinas Gubri dan Wagubri, Jaksa Kembali Periksa PPTK

PEKANBARU - Tim penyidik tindak pidana khusus (Pidus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, kembali melakukan pemeriksaan terhadap AF, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan dua mobil jenis Jeep untuk keperluan dinas Gubernur dan Wakil Gub
Hukrim 11 tahun lalu

Jaksa Tahan Kontraktor Proyek Jalan Soebrantas Dumai

DUMAI - Kejaksaan Negeri Dumai kembali menerima berkas dan satu orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan jalan HR Soebrantas. Satu tersangka ini merupakan Direktur PT. Dumai Sakti Mandiri berinisial MS, selaku kontraktor pelaksan
Hukrim 11 tahun lalu

Terpidana Korupsi Masih Bebas Bertugas di Badan Penghubung Riau

JAKARTA - Meskipun upaya hukum kasasi Megawati Rosdiana ditolak Mahkamah Agung (MA) sebagai terpidana kasus korupsi pengadaan 100 ekor Kerbau Penjantan untuk kelompok tani di Rokan Hulu tahun 2008. Namun, Megawati masih tetap melakukan aktivitasnya s
Nasional 11 tahun lalu

Bagus Santoso Tegaskan Dari Awal Menolak Pengesahan APBD 2015

PEKANBARU - Pemberitaan media terkait Kesaksian Riki Hariyansyah yang menyebutkan rencana daftar nama yang akan diberikan uang suap meliputi seluruh unsur pimpinan Dewan, pimpinan Fraksi, pimpinan serta anggota Banggar menuai tanggapan yang tidak sim
Hukrim 11 tahun lalu

Kabupaten Bengkalis dan Inhil Tertinggi Sumbang Kerugian Negara

PEKANBARU - Hasil Audit Badan Pemeriksaaan (BPK) tahun 2014 menunjukan ketidakpatuhan Pemerintah Provinsi Riau terhadap peraturan perundang-undangan berdampak pada kerugian Negara sebesar Rp. 2,3 triliun akibat dari 25 temuan BPK. Dari angka itu, ada
Hukrim 11 tahun lalu