JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menetapkan 31 Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadan Haji (BPS-BPIH) untuk periode April 2018 hingga Maret 2021. BPS-BPIH yang ditetapkan sesuai dengan kompetensi dan fungsi dalam pengelolaan keuangan haji.

Ketua Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu menjelaskan, BPS-BPIH tidak hanya berfungsi sebagai penerimaan setoran awai, pembatalan dan setoran lunas jamaah haji, tetapi juga untuk fungsi penempatan, likuiditas, operasional, nilai manfaat dan mitra investasi.

Adapun jumlah BPS-BPIH yang ditetapkan mencapai 31 BUS/UUS. Jumlah tersebut terdiri dari 23 BPS-BPIH Penerimaan, 3 BPS-BPlH Operasional, 7 BPS-BPlH Likuiditas, 27 BPS-BPM Penempatan, 6 BPS-BPlH Nilai Manfaat dan 11 BPSSPIH Mitra investasi.

"BPS-BPIH ditetapkan sesuai dengan UU34/2014, PP 5/2018 dan Peraturan BPKH nomor 4 tahun 2018. Persyaratan sebagai BPS-BPIH adalah memenuhi persyaratan kesehatan bank, persyaratan teknologi informasi dan virtual account, pengembangan produk, permodalan, jumlah jamaah dan kemampuan cash management,"kata dia saat ditemui di acara BPKH, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Setelah terpilih menjadi BPS-BPIH, 31 bank syariah tersebut akan bekerjasama dengan BPKH menambah dana kelolaan dan nilai manfaat untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji dan kemaslahatan umat.

"Kerjasama BPKH dan BPS-BPIH tidak terbatas pada pelayanan penerimaan setoran, tetapi juga dalam pengeolaan nilai manfaat dan investasi, baik investasi langsung maupun investasi pembiayaan syariah dan lainnya,"terang dia.

BPKH juga bersinergi dengan tiga bank milik negara dalam memperluas layanan keuangan syariah bagi jamaah haji. Jumlah layanan keuangan syariah diharapkan akan terus bertambah dan dapat meiayani jamaah haji yang tidak terlayani oleh BUS/UUS di seluruh pelosok indonesia.

Dengan penetapan BPS-BPIH diharapkan mampu melayani tambahan lebih dari 550 ribu jamaah baru setiap tahun, pendistribusian virtual account kepada 3,9 juta jamaah tunggu, meningkatkan imbal hasil penempatan dan investasi dan dukungan bagi penyelenggaraan ibadah haji.

Pada Februari 2018, seluruh dana/pengeloaan keuangan haji di BPS-BPIH telah dipindahkan dari Kementerian Agama kepada BPKH. BPKH mendapat dukungan dari DSN-MUI mengenai akad wakalah jamaah haji, penjaminan dari LPS, dan kerjasama dengan OJK dan Bank indonesia mengenai pengelolaan keuangan syariah.

Berikut daftar bank dan unit usaha syariah yang menerima setoran biaya haji :

1. BNI Syariah


2. Bank Muamalat


3. Bank Syariah Mandiri


4. BRI Syariah


5. Bank Aceh


6. BCA Syariah


7. Bank Mega Syariah


8. Bank Syariah Bukopin


9. Bank Panin Dubai Syariah


10. Bank BTPN Syariah


11. Bank Permata Syariah


12. Bank BTN Syariah


13. Bank Sinarmas Syariah


14. Bank CIMB Niaga Syariah


15. Bank OCBC NISP Syariah


16. Bank Danamon Syariah


17. Bank Maybank Syariah


18. Bank DKI Syariah


19. Bank Jatim Syariah


20. Bank Jateng Syariah


21. Bank Kaltimtara Syariah


22. Bank Sumselbabel Syariah


23. Bank Sumut Syariah


24. Bank Riaukepri Syariah


25. Bank Nagari Syariah


26. Bank Sulselbar Syariah


27. Bank Kalbar Syariah


28. Bank Kalsel Syariah


29. Bank DIY Syariah


30. Bank NTB Syariah


31. Bank Jambi Syariah