Bupati Minta Disperindag dan Diskes Pantau Kelayakan Jajanan Pasar
Minggu, 06 Juli 2014 12:17 WIB
TEMBILAHAN - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Inhil diminta melindungi konsumen (masyarakat) dari bahaya makanan/ jajanan yang mengandung bahan berbahaya.
Permintaan ini disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan atas kewajibannya sebagai pemimpin untuk mengawasi satuan kerja (Satker) yang berhubungan langsung dengan hajat hidup masyarakat.
"Diharapkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Inhil dan instansi lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kualitas dan kelayakan jajanan yang dijual di pasar," ungkap bupati saat melakukan sidak ke Disperindag Inhil baru-baru ini.
Lanjutnya, dengan adanya pemeriksaan makanan atau jajanan yang dijual, khususnya saat Ramadan ini, maka dapat menjamin kualitas kesehatan jajanan dari bahan-bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia.
"Karena konsumen itu berhak mendapatkan jajanan atau makanan yang sehat, bersih dan bebas dari bahan berbahaya," imbuhnya.
Beliau juga mengharapkan Disperindag Inhil benar-benar melakukan pemantauan ketersediaan bahan pokok selama Ramadan, khususnya menjelang Lebaran Idul Fitri 1435 mendatang.
Jangan sampai terputusnya bahan kebutuhan pokok di pasaran mengganggu stabilitas harga dan menimbulkan ekses lainnya yang berdampak bagi kepentingan masyarakat.
Sedangkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Inhil, Pahrolrozi menyatakan, dalam rangka mengantisipasi terjadinya kelangkaan sembilan bahan pokok selama bulan puasa dan Idul Fitri 1435 H mendatang, pihaknya menyurati camat untuk dapat melaporkan ketersediaan dan harga sembako per pekan.***(mar)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Sosial
Regulasi Perizinan Berbasis Risiko Diperkuat Pemko Dumai Lewat Bimtek
-
Ekbis
Proyek Pipa Transmisi Gas Dumai-Sei Mangke Capai 30 Persen
-
Nasional
Budi Arie Setiadi, Video Viral dan Sanksi Projo
-
Hukrim
Tengku Muhammad Nasir Ditangkap di Aceh Setelah Jadi Buronan Kasus Korupsi Dishub Dumai
-
Politik
KUA-PPAS Perubahan 2026 Disepakati, APBD Dumai Naik Jadi Rp2,246 Triliun
-
Sosial
Instalasi Jaringan Listrik PLN di Ratu Sima Dikeluhkan Warga

