SELATPANJANG - Dinas Sosial, Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti akan segera mensosilisasikan penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2014 kepada seluruh pemilik perusahaan. Selain masalah UMK, juga akan dibicarakan masalah Jamsostek dan prioritas Tenagakerja lokal.

 

Seperti diungkapkan Kepala Dinas Sosial, Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti, Azmi Ibrahim Sip MSi, di Selatpanjang. Dikatakannya, sosialisasi itu akan dilakukan dalam sebuah pertemuan dengan pemilik perusahaan.

 

“Sebagai regulator, Dinsosnakertrans Kepulauan Meranti ingin perusahaan yang ada di daerah ini dapat mematuhi penerapkan UMK Tahun 2014 yang telah ditetapkan baru-baru ini sebesar Rp1,7 Juta lebih,” ujarnya.

 

Menurut undang-undang yang berlaku, kata Azmi, penerapan UMK menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka menciptakan keseimbangan pembangunan ekonomi dan tingkat kesejahteraan minimum terhadap para pekerja.

 

“Jangan sampai UMK ditetapkan, perusahaan malah mengabaikannya. Karena hal ini sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan,” tegasnya.

 

Selain soal UMK, ungkapnya, juga akan dibahas persoalan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Azmi meminta kepada perusahaan untuk memperhatikannya. Menurutnya perusahaan jangan sampai mengabaikan hak pekerja. Karena hal itu menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam memperhatikan pekerja masing-masing perusahaan.

 

Disamping persoalan UMK dan Jamsostek, tambahnya, persoalan tenagakerja lokal juga harus diutamakan oleh perusahaan. Mengingat masyarakat daerah ini butuh lapangan pekerjaan, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.

 

“Saya fikir soal perekrutan tenaga kerja ini sangat penting. Sebaiknya, sebelum bekerja di sebuah perusahaan, terlebih dahulu mereka diberi pelatihan melalui perusahaan masing-masing. Sehingga nantinya mereka (pekerja, red) bisa punya skill dan direkrut di perusahaan tersebut,” sarannya.***(Sawal/moc)