JAKARTA - Setelah wacana akuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) oleh PT Pertamina (Persero) tidak kembali terdengar, namun saat ini muncul wacana yang di telah digagas oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN yakni menggabungkan unit usaha Pertamina, PT Pertamina Gas (Pertagas) ke dalam korporat yang bergerak pada jasa trader dan transporter gas pelat merah yakni PGN. 

Pengamat Kebijakan Energi Sofyano Zakaria mengatakan, kebijakan ini bisa jadi merupakan hal yang sangat mengejutkan karena rencana ini jelas bertentangan dengan persetujuan sebelumnya, yang justru berkehendak menggabungkan PGN dengan Pertagas dalam holding Pertamina.

"Dengan rencana ini, maka sudah bertentangan dengan strategi dan roadmap Kementerian BUMN dalam penataan perusahaan pelat merah dengan membangun holding yang kuat untuk konsep bisnis sejenis," ucap Sofyano dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (9/5/2014).

Dia menambahkan, konsep ini sudah diterapkan dan sukses untuk industri pupuk, industri semen dan industri jasa pelabuhan sehingga akan dilanjutkan lagi untuk sektor industri lain termasuk minyak dan gas (migas).

"Rencana ini juga jelas bertentangan dengan roadmap Pertamina untuk menjadi perusahaan migas dunia dan selanjutnya perusahaan energi penguasa Asia," jelasnya.

Sofyano menilai langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan bakal membuat masyarakat bertanya-tanya. Dahlan bakal dinilai punya skenario politik atas wacana peleburan Pertagas ke PGN.

"Ada apa dengan rencana ini? Dahlan seperti menelan ludahnya kembali dan menabrak pakem penataan dan pengembangan BUMN yang sangat dipercayai dan dibanggakannya sebagai solusi terbaik ini?" tuturnya.

Sofyano khawatir ada kekuatan besar dibalik rencana ini yang tidak bisa ditolak Kementerian BUMN. "Atau apakah ini merupakan salah satu deal politik untuk kursi Capres atau Cawapres?" tutupnya.

Sofyano mengungkapkan, jika hal tersebut sampai terjadi tidak akan ada dampak positifnya. Menurut dia Hal ini hanya terlihat sebagai upaya untuk pemisahan industri migas dan menjadi industri minyak dan industri gas sehingga merusak daya saing perusahaan migas itu sendiri. 

"Dan hal inilah yang diinginkan oleh negara-negara kapitalis agar pasar migas Indonesia mudah dikuasai karena tidak ada perusahaan nasional/BUMN yang sangat kuat," pungkasnya.***(okz)