DUMAI - Wacana Gubernur Riau Annas Maamun memindahkan jalur jalan tol Pekanbaru-Dumai dinilai Walikota Dumai Khairul Anwar tidak bisa dilaksanakan atas keinginan Pemprov Riau semata.

Menurut orang nomor satu di Kota Dumai ini, sebab, rencana jalan tol itu merupakan program pemerintah pusat dan sudah mendapat dukungan dari daerah. Jadi apapun alasannya, pembangunan itu sudah dimatangkan oleh pemerintah pusat.

"Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai sudah direncanakan sejak 2005 dan sudah masuk program pemerintah pusat. Pemerintah daerah seperti Dumai, Bengkalis, Siak dan Pekanbaru juga sudah dilibatkan," ungkap Khairul Anwar, akhir pekan ini.

Dijelaskan Walikota Dumai, persetujuan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai dengan anggaran ratusan miliar rupiah tentu setelah mendapatkan kajian mendalam dari berbagai aspek. Apalagi sudah ada detail engineering design-nya.

Kemudian Wakil Walikota Agus Widayat yang masuk dalam tim pembebasan lahan menyebutkan bahwa pertimbangan pembangunan jalan tol Dumai-Pekanbaru itu tidak saja didasarkan jumlah kendaraan yang lalu-lalang setiap hari.

"Tetapi dimaksudkan untuk mendukung perkembangan daerah. Dumai punya pelabuhan kedua terbesar di Sumatera dan memiliki puluhan pabrik CPO memerlukan sarana jalan dan transportasi yang baik," kata Agus Widaya menimpali pernyataan Wako.

Dikatannya, ini sudah menjadi perhatian pusat yang kemudian memberikan dukungan juga melalui program MP3EI. Tujuan adanya jalan tol, sebutnya, tidak hanya sekadar meraup keuntungan dari kutipan retribusi kendaraan yang lewat.

"Tetapi lebih dari itu, adalah mendukung perekonomian daerah dan masyarakatnya. Dumai sebagai kota dengan fasilitas pelabuhan serta kawasan industri dinilai perlu mendapatkan dukungan seperti jalan tol itu," tuturnya.

Menurut Agus, pihaknya tidak menemukan alasan kuat secara komprehensif dengan keinginan Gubri memindahkan jalan tol itu menjadi Pekanbaru-Rohil-Medan. Namun demikian, pengalihan itu dinilai juga tidak dilakukan pengkajian secara matang.***(din)