PEKANBARU - Puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (FH UIR) melakukan aksi penggalangan koin untuk negara tetangga Australia. 

Aksi tersebut sebagai reaksi pernyataan Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbot yang kembali mengungkit bantuan negaranya terhadap korban Tsunami Aceh beberapa tahu lalu. 

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi FH UIR, Mirwansyah dalam orasinya, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas terhadap PM Australia Tony Abbot yang menghubungkan bantuan tsunami dengan keputusan pemerintah mengeksekusi mati warga asal Negeri Kangguru itu. 

"Presiden Jokowi harus tegas, jangan ragu mengeksekusi mati warga Australia yang tergabung dalam sindikat pengedar narkotika 'Bali Nine' dan semua terpidana mati warga asing lainnya,'' tukasnya. 

Ditegaskannya, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati dan tidak boleh diintervensi oleh negara mana pun, termasuk Australia. 

Massa pengunjurkasa juga mendesak PM Australia meminta maaf kepada seluruh rakyat Aceh karena pernyataannya menunjukkan bantuan negara tetangga itu tidak tulis dan ikhlas. Bantuan diberikan seolah untuk menciptakan ketergantuan Indonesia terhadap Australia. 

"Tidak seharusnya bantuan dari negara Australia yang diberikan kepada warga Aceh dibarter dengan nyawa dua warga Australia yang akan menjalani hukuman mati karena melakukan kejahatan yang serius di Indonesia,'' tukasnya. 

Terlepas soal itu, Mirwansyah menyebutkan, aksi pengumpulan koin itu untuk mengganti bantuan Australia untuk korban Tsunami itu. Ditegaskan, nantinya koin tersebut akan dikumpulkan kepada Dinas Sosial Provinsi Riau. 

Dari instansi ini diharapkan diteruskan kepada pemerintah Presiden Jokowi dan digabungkan dengan koin-koin lain yang sudah dihimpun di sejumlah daerah di Indonesia.

"Aksi pengumpulan koin ini juga berlangsung di beberapa daerah lain di Indonesia. Kita berharap koin-koin yang terkumpul nanti secara nasional mampu membayar bantuan yang pernah diberikan Australia terhadap korban-korban tsunami di Provinsi Aceh, beberapa tahun lalu,'' pungkasnya.