ROKAN HULU - Kasus dugaan pelecehan terhadap kalangan anak-anak di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) semakin marak beberapa bulan terakhir. Anehnya, belum ada langkah dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Rohul.

Belakangan diketahui, bahwa Kepengurusan KPAID Rohul yang pindah kantor ke Astaka MTQ Riau sudah demioner sejak 23 Februari 2015 lalu. Meski telah demioner, namun belum ada rencana perekrutan untuk pengganti komisioner KPAID Rohul.

Padahal, peran KPAID sangat dibutuhkan saat ini. Tidak sedikit kasus pelecehan dengan korban kalangan anak-anak belakangan ini. Termasuk aksi kekerasan terhadap anak di bawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

Direktur Daerah dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi (LBHA) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Rohul, Devi Ilhamsah SH juga mempertanyakan kinerja KPAID Rohul.

Ilhamsah menilai, peran KPAID sama sekali tidak berfungsi. Padahal, peran dari lembaga khusus anak yang saat ini diketuai Nofrizal sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

"Apakah KPAID hanya untuk kelengkapan atribut Pemerintah Daerah saja atau bagaimana?," ujar Ilhamsah kepada riauterkini.com, Rabu (1/4/15).

Pria berkacamata ini mengakui LBHA BKPRMI Rohul telah melayangkan surat ke KPAID untuk mempertanyakan kinerja mereka.

"Sebelum masuk ke ranah hukum, seharusnya KPAID bertindak cepat. Inilah tufoksi dari KPAID. Tapi sekarang kemana?," tanya Ilhamsah, menyinggung ada murid sekolah dasar dilaporkan ke Polres Rohul.

Ilhamsah meminta KPAID bereaksi cepat atas kasus melibatkan atau dengan korban kalangan anak-anak, seperti kasus pencabulan yang sedang marak.

Sementara itu, Ketua KPAID Rohul, Nofrizal, belum memberikan keterangan sampai berita ini dikirim ke redaksi. Saat ditelepon dan dikirim pesan singkat, keponakan Bupati Rohul Achmad ini belum membalasnya.