• Home
  • Hukrim
  • Dewan Riau Bakal Laporkan Dugaan Mark-up Sewa Ruko Bank Riau Kepri ke Hukum

Dewan Riau Bakal Laporkan Dugaan Mark-up Sewa Ruko Bank Riau Kepri ke Hukum

Hadi Pramono Senin, 12 Maret 2018 19:04 WIB
PEKANBARU - Menanggapi hasil Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor cabang Bank Riau-Kepri di Jakarta 9 maret 2018 lalu, Komisi III akan bekerja cepat. Dan demi transparansi dan keterbukaan informasi Bank Riau-Kepri, segera akan diaudit. 

Mulai dari laporan keuangan hingga audit kinerja pelaksanaan praktek perbankan.

Demikian disampaikan legislator Riau, Suhardiman Amby dilansir dari Radar, Minggu (11/3) di Pekanbaru. Menurut Suhardiman, pihaknya melalui komisi III DPRD Riau akan segera memanggil Direksi dan jajaran Komisaris dalam waktu dekat.

"Komisi III segera panggil Komisaris dan Direksi dalam waktu dekat, kita akan minta hasil audit laporan keuangan, dan audit kinerja, secara transparan, kemudian akan kita lakukan kajian dengan ahli perbankkan," kata Suhardiman yang juga sekretaris komisi III ini.

Suhardiman menegaskan, tidak tertutup kemungkinan, DPRD Riau akan melaporkan ke penegak hukum apabila ada temuan dugaan korupsi nantinya.

"Jika ditemukan indikasi korupsi, kita akan serahkan penanganannya kepada aparat hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK, biarlah mereka yang melakukan penyidikan maupun penyidikan," tegasnya.

Dari data yang dikantongi komisi III DPRD Riau, setidaknya Bank milik Pemda ini memiliki 20 unit kantor cabang, 42 unit kantor cabang pembantu, 35 unit kedai, 34 unit kantor kas, 4 unit butik dan 7 unit kantor payment point. "Itu semua kantor ngontrak," ujarnya.

Dugaan Mark-up Sewa Ruko

Sebagaimana diketahui, rombongan Komisi III melakukan Sidak di kantor cabang Bank Riau-Kepri , Jumat (9/3) Jakarta. DPRD Riau menilai, keberadaan kantor cabang di Jakarta tidak efektif dan sama sekali tidak profit hingga terkesan mati suri.

Anggota DPRD Riau, Adriyan saat melakukan sidak bersama rombongan Komisi III di kantor cabang Bank Riau-Kepri, Jumat  (9/3) lalu meminta, agar kantor Cabang di Jakarta dievaluasi, Ia juga menyarankan sebaiknya kantor cabang di perkuat di daerah yang membutuhkan.

"Saat Sidak di Jakarta, tidak satu orangpun nasabah melakukan transaksi. Bahkan sudah siang, tak ada satupun nasabah yang datang," ungkapnya.

DPRD Riau bahkan menemukan biaya sewa ruko yang dipergunakan untuk kantor cabang di Jakarta terdapat selisih harga yang sangat pantastis.

"Rp1,4 miliar pertahun dikalikan lima tahun, berkisar Rp6 miliar lebih, hanya untuk biaya sewa ruko yang dijadikan kantor cabang," kesalnya. 

Hal senada juga disampaikan anggota komisi III DPRD Riau, Nasril. Menurut Nasril, pihaknya bahkan telah melakukan uji petik perbandingan harga sewa ruko dengan tetangga yang bersebelahan dengan kantor cabang Bank Riau-Kepri di Jakarta, terdapat selisih harga yang sangat jauh.

Harga sewa ruko disebelahnya, hanya berkisar Rp 350 hingga Rp 400 juta pertahun. Sementara dalam dokumen Bank Riau-Kepri terdapat besaran harga sewa Rp1,4 miliar pertahun.

"Namun kami tidak mau terburu-buru mengatakan ini mark-up, kami akan coba investigasi dulu, namun data ini sudah kami kantongi," tutur Nasril.

Rekan anggota DPRD Riau lainnya, M. Arfah juga mengakui, kalau Komisi III akan mengatur jadwal memanggil Dirut Bank Riau-Kepri terkait manajemen pengelolaan Bank milik Pemda ini.

"Segera kita panggil Dirut nantinya, dewan akan evaluasi total kinerja Bank Riau-Kepri, terutama terkait keberadaan kantor cabang di Jakarta," tegasnya.

Disinggung soal apa saja rekomendasi dewan atas Sidak tersebut, Ia menyebut, sebaiknya kantor cabang di Jakarta ditutup. "Karena hanya menjadi beban keuangan daerah, pendapatannya di Jakarta tidak sesuai dengan harapan," tutupnya.

(rdk/rdc)
Tags Bank Riau KepriDPRD RiauKorupsi
Komentar