PEKANBARU - Legislator Fraksi Demokrat DPRD Riau mengatakan kasus gubernur provinsi setempat, AM yang telah ditetapkan sebagai tersangka sekaligus ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan peringatan dari Tuhan agar lebih mawas diri.

         

"Dikatakan musibah ini tidak juga. Ini adalah peringatan karena seorang pemimpin diminta oleh Tuhan untuk berlaku secara baik. Kedepan hal ini perlu diperbaiki," kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat DRD Riau Asri Auzar di Pekanbaru, Sabtu.

         

Akibat kasus ini, kata dia, marwah Riau terlihat agak turun di mata masyarakat Indonesia. Hal tersebut karena dua pemimpin Riau sebelumnya yakni Rusli Zainal dan Saleh Djasit juga tersandung kasus korupsi dan dipenjara.

         

Meskipun begitu, pada prinsipnya dia sebagai warga Riau dan juga wakil dari daerah pemilihan Rokan Hilir yang juga merupakan tempat asal Gubernur AM menyatakan prihatin pemimpin yng baru menjabat tujuh bulan itu ditangkap atau tersangkut masalah hukum.

         

"Ke depan perlu diperbaiki dengan mawas diri dan semua pihak menjadikan ini pelajaran," ujarnya.

         

Sebagai Muslim, dia berpesan bahwa Allah menciptakan kita apapun bentuknya, tapi satu yang diminta adalah jangan sombong. Selain itu, lanjutnya, Allah juga mengatakan berbuatlah engkau sesuka hatimu tapi ingat engkau akan mati.

         

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi telah menetapkan Gubernur Riau AM dan pengusaha GM sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan alih fungsi lahan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

         

"Ditetapkan dua tersangka pertama saudara AM sebagai Gubernur Riau sebagai penerima suap disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau 12 huruf b atau pasal 11 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi.

         

Tersangka kedua adalah GM (Gulat Medali) sebagai pemberi. Yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13  Undang-Undang Pemberantasan Korupsi," kata Ketua KPK Abraham Samad saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat kemarin.***(ant)