JAKARTA - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membenarkan ada 4 penyidiknya saat ini berada di Kabupaten Bengkalis.

Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menyebutkan, keberadaan orang tim KPK di Kabupaten Bengkalis tersebut dalam sebuah kegiatan yang bersifat masih rahsia.

"Memang benar ada tim KPK yang diturunkan di Bengkalis untuk sebuah kegiatan yang belum bisa saya informasikan lebih lanjut," ungkap Juru Bicara KPK Yuyuk, singkat.

Saat ini ada 4 penyidik KPK yang berkantor di Mapolres Kabupaten Bengkalis. Mereka memanggil satu persatu pejabat Bengkalis yang notabenenya merupakan pejabat Dinas PU Bengkalis.

Adapun pejabat yang diperiksa itu, Mantan Kadis PU Muhammad Nasir yang kini sebagai pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Dumai, begitu juga Plt Kadis PU Tarmizi dan pejabat teknis lainnya. 

Kuat dugaan, keberadaan KPK di Kabupaten Bengkalis dalam sebuah misi penyelidikan proyek Multiyears sebesar Rp 2,4 triliun masa pemerintahan Bupati Herliyan Saleh.

Buktinya, Jumat (11/11) kemarin, sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis, termasuk mantan Kadis PU, HM Nasir yang kini sebagai pejabat dilingkungan Pemko Dumai mendatangi Mapolres Bengkalis.

Pantauan di Mapolres Bengkalis, sejak Kamis (10/11) lalu, sejumlah pejabat PU yang ada kaitannya dengan proyek Multiyears jalan poros pulau Rupat terlihat mendatangi Polres Bengkalis untuk menjalani pemeriksaan. 

Pejabat tersebut antara lain, Syafrizan (Icau). Sedangkan pada hari Jumat (11/11), terlihat mantan Kadis PU, HM Nasir, PPTK Huri, H Safaraudin (Katan,red) serta Plt Kadis PU, Tarmizi.

Belum ada keterangan resmi soal atau perkara apa yang menjadi pokok pemeriksaan. Plt Kadis PU, Tarmizi saat akan dikonfirmasi wartawan langsung memasuki ruangan pemeriksaan. 

Tak lama berselang, Syafrizan (Icau) dan Mulyadi datang memasuki ruangan pemeriksaan KPK dengan membawa beberapa Dokumen. Dugaan dokumen tersebut menyangkut masalah proyek multiyears.

Pengembangan informasi lebih jauh menyebutkan bahwa penyidik KPK memeriksa rekanan pelaksana proyek My di Pulau Rupat beserta Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK). 

Belum diperoleh keterangan lebih lanjut siapa saja rekanan berikut PPTK yang diperiksa oleh penyidik KPK tersebut. Namun kabarnya penyidikan sudah dilakukan sejak Senin (7/11) lalu.

Kapolres Bengkalis AKBP Hadi Wicaksono, membenarkan adanya penyidik KPK di Bengkalis dan memakai ruangan di Mapolres Bengkalis untuk melakukan penyelidikan. 

Ketika sejumlah awak media bertanya lebih jauh mengenai pemeriksaan yang dilakukan KPK, Kapolres Bengkalis mengaku tidak mengetahui materi penyidikan, serta siapa saja yang diperiksa.

 

"Memang benar ada penyidik KPK yang tengah melakukan penyidikan. Kita hanya sebatas memfasilitasi saja, soal materi dan siapa saja yang disidik kita tidak mengetahuinya," kata Hadi Wicaksono.

Untuk diketahui, ada enam proyek My yang digulirkan Pemkab bengkalis dari tahun 2011-2015. Ke enam proyek tersebut adalah jalan lingkar Pulau Bengkalis dengan nilai OE Rp 430 milyar dikerjakan BUMN PT.Wijaya Karya. 

Jalan lingkar Pulau Rupat dilaksanakan oleh PT.Mawatindo dengan anggaran Rp 528 milyar, jalan poros Bukitbatu-Siak Kecil Rp 378 milyar perusahaan pelaksana kegiatan PT. Artha Niaga.

Kemudian jalan lingkar Duri Barat Rp 369 milyar dikerjakan PT.Widya Sapta Colas, jalan lingkar Duri Timur dilaksanakan PT.Nindya Karya Rp 235 milyar.

Sedangkan satu paket My lainnya yaitu jalan lingkar Duri-Sungai Pakning sudah selesai dilelang dan dimenangkan PT.Citra Gading Asritama dengan nilai Rp 537 milyar, namun batal dikerjakan, karena tidak ada penandatangan kontrak kerja. 

Proyek Duri-Sungai pakning ini berujung dengan proses PTUN oleh rekanan yang merasa.