• Home
  • Hukrim
  • Pengadilan Negeri Pekanbaru Kembali Sidangkan Amril Mukminin

Hadirkan Saksi Ahli Pidana Universitas Riau

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kembali Sidangkan Amril Mukminin

Riau Terkini Kamis, 10 September 2020 20:19 WIB
PEKANBARU - Sidang dugaan korupsi yang menyeret nama Bupati Bengkalis nonaktif, Amril Mukminin kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (10/09/20). 

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Lilin Herlina itu menghadirkan saksi dari ahli pidana.

Salah satu yang bersaksi dalam sidang dugaan korupsi pembangunan jalan di Bengkalis itu adalah Ahli Pidana dari Universitas Riau, Erdiansyah.

Sederet pertanyaan dilontarkan kepada Erdiansyah. Khususnya terkait pengertian suap, gratifikasi hingga pasal-pasal dalam Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pertanyaan itu juga mengarah pada dugaan suap Rp5,2 miliar dalam proyek Jalan Duri-Sei Pakning Bengkalis. Dimana uang itu telah dikembalikan Amril kepada negara melalui penyidik KPK. 

Dalam keterangannya, Erdiansyah menjelaskan bahwa suap memiliki niat jahat dalam suatu kegiatan terkait jabatan seseorang. 

"Niat jahat itu jika diiringi niat baik, salah satunya dengan mengembalikan uang hasil tindak pidana, berarti tidak ada kerugian negara. Namun dari sisi pidana harus tetap dipertanggungjawabkan," terangnya.  

Dalam kasus ini, Amril didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menerima gratifikasi terkait jabatannya saat masih menjabat anggota DPRD Kabupaten Bengkalis 2014 -2019, serta setelah menjadi Bupati Bengkalis 2016-2021.  

Gratifikasi yang dimaksud KPK berasal dari pengusaha sawit Jonny Tjoa sebesar Rp12.770.330.650 dan dari Adyanto sebesar Rp10.907.412.755. 

Uang itu, diterima istri terdakwa secara tunai maupun ditransfer ke rekening bank atas nama Karmarni pada Bank CIMB Niaga Syariah nomor rekening 4660113216180 nomor rekening 702114976200.  

Selama sidang berlangsung, Asep Ruhiyat dan pengacara Amril lainnya bertanya soal gratifikasi kepada Erdiansyah. Terutama terkait seorang yang menjalankan bisnis dengan pengusaha sebelum memangku jabatan sebagai kepala daerah.  

Erdiansyah menjawab, selama perjanjian itu tidak menggunakan kekuasaan melekat tidak masuk pidana. Erdiansyah berpendapat itu merupakan ranah privat antara kedua belah pihak. terlebih lagi jika perjanjian itu dilengkapi dengan akta notaris.  

Beda halnya dengan gratifikasi yang diberikan secara diam-diam tanpa ada perjanjian dan termasuk pendapatan tidak sah.  

"Boleh saja seseorang berbisnis sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, sepanjang tidak menggunakan kekuasaan," tambahnya.  

Masih menurut Erdiansyah, perjanjian bisnis bisa berlangsung meskipun seseorang itu menjadi pejabat. Syaratnya harus dilaporkan dalam bentuk LHKPN (laporan hasil kekayaan penyelenggara negara).   

LHKPN harus memuat dari mana sumber pendapatan dan ada item-item yang disebutkan detil. Baik itu yang ditransfer ataupun diterima secara tunai.   

Erdiansyah juga ditanyai terkait seseorang yang menjadi pengepul sawit dari warga dan mendapatkan Rp10 per kilo. Usaha ini pernah dilakoni Amril sewaktu menjadi anggota DPRD Bengkalis.   

“Itu tidak bisa dikatakan gratifikasi kalau ada perjanjian kerjasama dan akta notaris. Apalagi dalam perjanjian ada dimuat persenan yang diterima. Kalau setelah menjabat, hubungan privat masih berjalan itu tidak masuk gratifikasi," bebernya.  

Sementara Ahli Pidana lain yakni DR Zulkarnaen SH MH dari kampus Universitas Islam Riau juga memiliki pendapat yang sama.

"Jika beberapa poin perkara tidak bisa dibuktikan dalam persidangan, maka dakwaan bisa batal demi hukum. Konsekuensinya terdakwa harus dibebaskan,” katanya.  

Terkait rekening Kasmarni yang berisi uang miliaran rupiah, Pengacara Amril, Asep Ruhiat memperlihatkan bukti laporan ke LHKPN, ke majelis hakim. Begitu juga dengan bukti perjanjian kerjasama Amril Mukminin dengan pengusaha sawit. 

"Bukti rekening yang didakwa itu, sudah dilaporkan ke LHKPN pada Februari 2016," terang Asep.
Tags Amril MukmininBupati BengkalisKPKKorupsiPemkab Bengkalis
Komentar