• Home
  • Infotorial
  • Lewat SIMFONI PPA Jendela Basis Data Kekerasan Bisa Diakses Publik

Lewat SIMFONI PPA Jendela Basis Data Kekerasan Bisa Diakses Publik

Infotorial Jumat, 27 Juli 2018 00:35 WIB
DUMAI - Saat ini di mana-mana banyak dihadapi berbagai kasus tindak kekerasan yang korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Oleh sebab itu, menjadi persoalan bagi kita semua adalah, sejauhmana kita semua ikut merasa bertanggungjawab untuk mencari solusi pemecahan  masalah ini.

Perempuan dan anak juga memiliki hak yang sama dengan  manusia lainnya dimuka bumi ini, yakni hak yang dipahami sebagai hak-hak yang melekat (inherent) secara alamiah sejak ia dilahirkan, dan tanpa itu manusia (perempuan dan anak) tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. 

Sebenarnya jaman ini bukan masuk pada jaman jahilliah yang berlandaskan hukum rimba atau jaman Herodes yang membenarkan hukum penguasa, serta jaman-jaman lainnya yang dikenal dengan jaman kegelapan. 

Karena jika saat ini masih ada fenomena jaman jahiliyah berarti ada kemunduran moral dan nilai dalam masyarakat kita yang katanya menyukai harmoni dan membenci konflik, apalagi kekerasan.

Perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan bukan merupakan fenomena baru, kitab sejarah mengungkapkan praktek-praktek masa lalu yang mengorbankan perempuan, baik dewasa (pengorban depan altar) maupun korban anak-anak (pembunuhan bayi berjenis kelamin perempuan).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan rintangan terhadap keberhasilan pembangunan. Bagaimanapun juga tindak kekerasan akan berdampak pada kurangnya rasa percaya diri, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatannya, mengurangi otonomi, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya serta fisik. 

Demikian juga dengan anak, kepercayaan pada diri sendiri dalam pertumbuhan jiwanya akan terganggu dan dapat menghambat proses perkembangan jiwa dan masa depannya.

Publik bisa melihat perkembangan data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia bahkan bisa melihat bagaimana perincian prosentase korban, dimana tempat, paling banyak pelaku korban kekerasan perempuan dana anak itu usia berapa, dan mata pencaharian paling banyak apa.

Sebuah terobosan yang patut diapresiasi bagi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan munculnya informasi online perlindungan perempuan dan anak. Mereka menamakan SIMFONI (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) dan bisa diakses di www.kekerasan.kemenpppa.go.id. 

Oleh karena itu, dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan, Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) mempedomani regulasi yang ada. Yakni, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

"Seiring dengan terbentuknya lembaga layanan terpadu perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di Kota Dumai, maka diperlukan sistem pendokumentasian data kekerasan, melalui sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan lintas kecamatan maupun kelurahan, melalui sistem aplikasi yang terpadu dan komprehensif," kata Kadis PPPA Kota Dumai, Dameria, SKM, M.Si, Jumat (27/7/2018).

Dari itu, secara bertahap Dinas PPPA Kota Dumai mulai menerapkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA). Tujuannya sendiri kata dia, untuk mengakomodir data pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara online. Aplikasi ini dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). 

"Harapannya, dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten serta kota secara up to date, riil time dan akurat. Jadi sangat jelas. 

Tujuannya, menuju satu data, yaitu data kekerasan nasional. Sistem aplikasi Simfoni-PPA ini merupakan media pendataan, monitoring dan evaluasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia," katanya. 

Dijelaskannya, sistem ini juga berbasis internet melalui situs http://kekerasan.kemenpppa.go.id. "Data yang dapat dilihat, adalah data yang umum. Kalau masuk kedalam situs itu harus memiliki user name masing-masing, karena harus terdaftar dulu oleh Kementerian PPPA. Jadi sistemnya itu terpadu dan komprehensif," jelas Dameria.

Diterangkannya, data diinput pada periode tertentu oleh petugas data, maksimal pada akhir bulan agar perkembangan data dapat di pantau setiap bulannya, yang terlibat adalah kepolisian, rumah sakit, dinas sosial, dinas tenaga kerja, advokat, dan lembaga lainnya.*** (Infotorial)
Tags DPPPA DumaiPemko DumaiSimfoni PPA
Komentar