BENGKALIS : Pemerintah Kabupaten Bengkalis kesulitan menyalurkan bantuan untuk para korban banjir. Pasalnya, data tentang korban masih sangat minim.

Demikian disampaikan Kepala Bagian Humas Setda Bengkalis Johansyah Syafri, Senin (29/12/14). "Di beberapa tempat, masyarakat yang terkena banjir hingga saat masih ada yang belum memperoleh bantuan tanggap darurat," ungkapnya.

Menurutnya, belum disalurkannya bantuan tersebut, bukan disebabkan Pemkab Bengkalis lalai atau tidak peduli. Namun, karena disebabkan belum adanya laporan ataupun permintaan yang masuk dari kepala desa/kelurahan atau camat setempat.

"Selagi belum ada data korban yang perlu dibantu dari aparatur setempat, bantuan belum dapat diberikan. Untuk itu, kepada seluruh kepala desa/lurah atau camat untuk proaktif. Segera menyampaikan permintaan bantuan untuk warganya yang terkena musibah banjir," ujarnya. 

Johansyah menambahkan, selain prosedur yang harus dipenuhi, data dan permintaan sangat penting, agar jumlah bantuan yang akan disalurkan benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. 

"Bagaimana mau disalurkan bantuan, kalau datanya tidak ada. Dijamin, setiap permintaan bantuan tanggap darurat yang disampaikan akan segera diproses BPBD Damkar atau Dinas Sosial yang bertanggungjawab untuk itu," katanya menambahkan. 

"Misalnya, kalau permintaan itu diterima kedua SKPD itu pagi, paling lambat sore bantuan tersebut sudah disalurkan. Jika diterima sore, paling lambat keesokan harinya. Intinya tidak ada penundaan dan menjadi prioritas," terangnya.

Selain itu, agar camat dan kepala desa/lurah yang wilayahnya terkena banjir segera menyampaikan laporan, termasuk jumlah korban dan bantuan tanggap darurat yang diperlukan. 

Instruksi itu sendiri sudah disampaikan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh secara tertulis melalui Surat Nomor 360/BPBDPK/2014/269 tertanggal 19 Desember lalu. 

"Jadi kalau saat melakukan peninjauan ke lokasi banjir Bupati Bengkalis tidak menyerahkan bantuan kepada masyarakat, bisa saja hal itu terjadi karena bantuan tersebut sudah diserahkan BPD-Damkar atau Dinas Sosial. Atau mungkin saja karena memang belum ada laporan atau permintaan bantuan oleh aparatur setempat," imbuh Johan.