DUMAI - Rasa aman dan nyaman warga yang tinggal di Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur saat ini sudah tidak ada lagi. Mereka saat ini dihantui rasa cemas apabila kilang minyak PT Pertamina RU II Dumai kembali meledak seperti sebelumnya.

Menindaklanjuti masalah ini, makanya berbagai program bantuan PT Pertamina RU II Dumai ditolak warga Tanjung Palas. Diantaranya adalah dana Corporate  Social Responsibility (CSR) dari Pertamina Pusat yang diperuntukkan bagi Kelurahan Tanjung Palas.

Adapun bantuan itu seperti bantuan pendidikan SD senilai Rp117 juta dan bantuan untuk pendidikan SMP sebanyak Rp120 juta. Tidak hanya itu, bantuan untuk pelatihan bordir dan stimulan usaha sebesar Rp118,8 juta lebih.

Ada lagi bantuan lain terkait, pelatihan menjahit dan stimulan usaha senilai Rp118,6 juta lebih juga ditolak mentah-mentah.  Belum lagi, anggaran untuk program perbaikan longsoran Parit Paman senilai Rp40 juta, budi daya ikan lele sebesar Rp32 juta, usaha jamur tiram putih Rp110 juta.

Warga yang melakukan penolakan pemberian anggaran dari Pertamina Dumai tersebut melalui surat resmi Kelurahan. Karena, warga Tanjung Palas ingin direlokasi ke tempat yang jauh dari ring kilang minyak milik Pertamina Dumai.

"Sebelum permintaan warga ditanggapi oleh Pertamina, pemberian bantuan belum diterima. Warga sudah sepakat bahwa tidak sanggup lagi tinggal bertetangga dengan Pertamina," ujar Khalifah Epi, kepada sejumlah awak media, kemarin.

Dikatakannya, kalau pihaknya sudah mendapat jawaban dari Pertamina terkait permintaan direlokasi tersebut, pihaknya akan menerima berbagai bantuan tersebut. Karena, relokasi lebih penting dari pada bantuan yang sifatnya hanya sementara. 

Sedangkan ratusan warga yang tinggal di ring satu kilang minyak PT Pertamina Dumai, kata dia, saat ini mengalami trauma dan ketakutan dengan ancaman kilang akan meledak lagi dan lebih besar dari ledakan sebelumnya.

"Tolong kembalikan dulu rasa aman warga. Saat ini warga hidup di belakang kilang kan dalam kondisi tekanan batin. Mau istirahat malam saja warga harus cemas-cemas akan adanya bahaya ancaman ledakan kilang minya," keluhnya.

Sedangkan Amrizal, CSR Public Relation Pertamina RU II Dumai ketika menghubungi riauheadline.com mengatakan, perusahaan akan melakukan langkah mediasi kepada masyarakat yang menolak pembangunan Gedung Serbaguna dari program CSR tahun 2013 dengan nilai Rp1,5 miliar tersebut.

"Kita tetap mengutamakan pendekatan dengan warga yang melakukan penolakan itu. Karena, program pembangunan ini sebenarnya muncul sejak 2013 lalu. Tapi karena ada kendala lahan, pembangunan dilakukan tahun ini," kata Amrizal.

Ketika disinggung apakah akan tetap membangunan gedung jika masyarakat menolak, Amrizal menjawab, untuk digaris bawahi masalah penolakan pembangunan Gedung Serbaguna oleh warga ini. Menurutnya, apakah yang menolak secara keseluruhan atau segelintir orang.

"Perlu ditegaskan kembali, intinya Pertamina tahun ini memiliki program membangun di Dumai. Kemudian, penolakan ini perlu dikaji ulang, apakah seluruh masyarakat yang menolak atau hanya beberapa saja. Kalau memang menolak, kita akan batalkan pembangunan," tegasnya.

Dikatakannya, sebenarnya pembangunan yang dilakukan Pertamina ini murni untuk mendorong kemajuan Pemerintah Kota Dumai. Jadi, apabila program ini tetap ditolak warga, yang bakalan rugi masyarakat itu sendiri. Masyarakat menolak pembangunan dari Pertamina Dumai.

"Jelas yang rugi itu masyarakat sendiri. Mereka menolak pembangunan dari Pertamina. Kalau perusahaan akan mengambil dua langkah jika terjadi penolakan pembangunan ini. Dua langkah itu, dibatalkan pembangunan atau dialihkan pembangunannya dikelurahan lain," pungkas Amrizal.***(adi)